Jelang Pemilu, BUMN jangan terseret arus politik
Harus ada garis tegas pemisah antara BUMN dan politik.
Memasuki tahun politik, BUMN diharapkan tetap profesional dan tidak terseret arus ke kubangan politik. Terlebih, sudah sejak lama BUMN disebut-sebut sebagai sapi perah politisi.
"Ke depan saya optimis BUMN kita akan berkembang. Di tahun politik harus kita tarik tegas antara politik dan BUMN jadi tetap kita jaga, BUMN jangan ikut-ikutan dalam politik. Itu prasyarat utama agar BUMN tetap profesional dan governance," ujar Firmanzah Staff Presiden Bidang ekonomi di sela-sela acara outlook BUMN, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/1).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BUMN harus mulai menunjukkan garis tegas pemisah dengan dunia politik. Dia mengklaim, profesionalisme dan keterbukaan di BUMN menunjukkan banyak kemajuan.
"Kita nggak mau BUMN jadi sapi perah politik. Bahwa BUMN jadi harus dibina dan diawasi pemerintah jadi alat negara harus kita pertahankan. Kita nggak perlu lagi BUMN kita sudah transparan dan governance," jelasnya.
Disinggung soal pemberian THR perusahaan BUMN untuk politisi, Firmanzah mengelak. Dia beralibi kasus itu tidak serta merta sebagai gambaran umum wajah BUMN. Sebab, kata dia, tidak semua BUMN melakukan tindakan suap.
"Jangan generalisir wajah BUMN secara keseluruhan. Tapi saya nggak setuju itu wajah BUMN kita secara umum, banyak BUMN kita yang bagus,"tegasnya.
Baca juga:
Kantor Merpati di Makassar tutup, penumpang mengamuk
Upaya penyelamatan Merpati jalan di tempat
Dahlan tak masalah DKI Jakarta batal ambil PPD tahun ini
Jiwa negarawan Dahlan diragukan dalam kasus Merpati
Tak lagi bisa bersaing, Indef sebut Merpati halal jika ditutup