JK: Ketimpangan kaya & miskin lebih bahaya dari perlambatan ekonomi
"Masalah sosial juga ada hubungannya dengan kondisi ekonomi, yaitu ketimpangan yang harus diperbaiki."
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa ketimpangan atau kesenjangan tingkat pendapatan antara orang kaya dan miskin lebih berbahaya dari pada persoalan melambatnya pertumbuhan perekonomian.
"Masalah sosial juga ada hubungannya dengan kondisi ekonomi, yaitu ketimpangan yang harus diperbaiki," kata Jusuf Kalla seperti ditulis Antara, Kamis (21/1).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Menurut JK, banyak negara menghadapi masalah lebih besar karena ketimpangannya yang melonjak dibandingkan dengan masalah melambatnya pertumbuhan.
JK mengingatkan, media massa sebenarnya bisa mengubah gaya hidup banyak orang, seperti tayangan sinetron yang hanya menampilkan kondisi rumah mewah dan hidup glamor. Jika terus begini, masyarakat lama kelamaan bisa melupakan masalah sosial seperti persoalan kekumuhan di banyak daerah.
"Apa akibatnya, terjadi kesenjangan yang lebih berbahaya daripada masalah pertumbuhan itu sendiri," katanya.
JK kembali mengingatkan bahwa gini ratio atau tingkat ketimpangan di Indonesia sudah mencapai 0,41-0,43. Berkaca dari negara lain, kejadian "Arab Spring" (revolusi di Timur Tengah) terjadi saat gini ratio kawasan tersebut ada di kisaran 0,45.
Menyinggung masalah perekonomian global yang masih melambat, JK menyebut hal ini memberikan dampak yang berbeda-beda. Seperti yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera berbeda dengan efek di Jawa.
Sedangkan akibatnya secara nasional, ujar dia, membuat pertumbuhan nasional menjadi melemah serta tidak mencapai target.
(mdk/idr)