JK: Kita perlu contoh Vietnam yang bisa tingkatkan ekspor mebel
Langkah ini dinilai berhasil meningkatkan ekspor mebel Vietnam, bahkan lebih tinggi dibanding ekspor mebel Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah akan mendukung para pengusaha mebel untuk bisa meningkatkan ekspor mebel. Menurut JK, pemerintah harus tiru kebijakan Vietnam yang berhasil meningkatkan ekspornya.
Langkah tersebut dinilai berhasil meningkatkan ekspor mebel Vietnam, bahkan lebih tinggi dibanding ekspor mebel Indonesia. "Contoh Vietnam, karena mutunya kurang, aturannya lebih mudah, mereka ada perjanjian perdagangan bebas dengan Eropa, Amerika sehingga jadi lebih murah. Itu yang harus kita antisipasi," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/3).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
Padahal, lanjut JK, bahan baku mebel yang dimiliki Vietnam, juga melimpah di Indonesia.
"Karena semua resources nya kita punya. Kita punya kayu, rotan, alumunium seperti itu. Kita kurang di beberapa tempat itu yang harus kita perbaiki," imbuh JK.
Persoalan ekspor mebel, lanjut JK, sebenarnya sama dengan sektor lain, yakni masalah daya saing. Untuk itu, pemerintah akan mengupayakan kebijakan yang mendorong daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional, termasuk mebel.
Namun, untuk bahan baku mebel, pemerintah akan tetap menjaga ketersediaan sumber daya alam, kususnya kayu.
"Kalau legalitas kayu pasti ada karena untuk mencegah illegal logging. Saya bilang sama dirjennya kasih izin sekali saja, jangan berkali-kali izin terus menerus, kedua mempermudah ekspornya. Apalagi, kita memasuki perdagangan bebas Asia. Begitu kita tidak efisien kalah dia," pungkas JK.
Baca juga:
Terhambat aturan, produk perabot rumah Indonesia keok dari Malaysia
Asosiasi akui aturan sertifikasi kayu hambat ekspor furnitur RI
Punya pengalaman, Jokowi dijamin perhatikan nasib industri mebel
Amerika jadi pelanggan perabotan rumah asli Indonesia
Menteri Saleh minta ekspor perabot rumah sumbang devisa USD 5 miliar