Jokowi kesal urus sertifikat tanah mahal, ini jawaban Menteri Ferry
"Mungkin mereka lewat siapa-siapa (calo)."
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati salah seorang warga harus merogoh kocek hingga Rp 1 juta untuk mengurus sertifikat tanah. Kondisi itu ditemui Jokowi saat meresmikan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan membantah apabila proses pembuatan sertifikat tanah dikenakan biaya tinggi.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang dilantik menjadi Menteri Pertanian oleh Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian (Mentan).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana tugas Kementerian Pertahanan RI dalam membantu Presiden? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Menurutnya, proses pembuatan sertifikat tanah bagi para petani dan nelayan sudah dibebaskan dari segala biaya. Pembebasan biaya dilakukan untuk program pengurusan sertifikasi tanah untuk agunan yang baru diluncurkan hari ini.
"Mungkin mereka lewat siapa-siapa (calo). Jadi kalau kita nol rupiah masuk program khusus di sini," kata Ferry di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).
Ferry mengakui bahwa dalam beberapa proses pembuatan sertifikasi tanah masih dibebankan biaya. Selain itu proses sertifikasi tanah untuk tujuan agunan yang masuk dalam program ekonomi kerakyatan tersebut juga bisa ditalangi pihak bank. Biaya sertifikasi pun tak sampai Rp 1 juta.
"Artinya mereka lewat tangan-tangan yang lain begitu. Karena kalau lewat kita langsung kan sudah nol rupiah. Perbankan juga tahu ini, malah awalnya kalau ada biaya, mereka (bank) akan menganggarkan sekitar Rp 350.000, enggak sampai Rp 1 juta. Tapi dengan program ini, kita nol rupiahkan," ujar Ferry.
Lebih lanjut Ferry mengatakan, proses pembuatan sertifikat tanah saat ini sudah semakin cepat. Untuk program percontohan di Brebes, proses pengurusan sertifikat tanah bisa diselesaikan dalam kurun waktu rata-rata dua pekan.
"Dari 1.050 yang dibutuhkan (sertifikasi tanah) itu 300 sudah selesai, makanya cepat. Dua minggu selesai. Ini tergantung pada bidang (luas tanah) mereka masing-masing," tutup Ferry.
Baca juga:
Cegah pungli, Menteri Ferry minta warga urus sertifikat tanah ke BPN
Jokowi: Saya tak mau dengar lagi BPN lama urus sertifikat tanah
Presiden Jokowi: Urus sertifikat tanah habis Rp 1 juta, mahal benar
Kementerian ATR/BPN raih The Best Performance di Agrinex Expo 2016
Jokowi minta IMB, izin lingkungan hingga gangguan terintegrasi
Menteri Ferry pastikan proyek kereta cepat tak terkendala lahan
2015, pemerintah target sertifikasi 1,1 juta lahan masyarakat bawah