Jokowi: Literasi keuangan Indonesia masih kalah dibanding Malaysia
"Padahal literasi keuangan masyarakat di Singapura sudah capai 96 persen, Malaysia 51 persen, Thailand 76 persen."
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemahaman mengenai keuangan atau literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dibanding Singapura, Malaysia dan Thailand. Menurut Jokowi, saat ini baru 21,8 juta atau 21 persen penduduk Indonesia yang paham mengenai keuangan.
"Padahal literasi keuangan masyarakat di Singapura sudah capai 96 persen, Malaysia 51 persen, Thailand 76 persen, kita 21 persen," ucap Jokowi dalam acara Indonesia Fintech Festival & Conference di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa (30/8).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Mengapa Jokowi mendorong kerja sama ekonomi biru dengan India? "Potensi kerja sama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan,"
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
Meski demikian, Jokowi yakin literasi keuangan di Indonesia masih bisa ditingkatkan. Salah satunya dengan percepatan yang dilakukan oleh Kementerian terkait seperti Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia.
"Pada kementerian terkait kita perintahkan langkah percepatan, pertama perluasan jangkauan perbankan dan keuangan formal dengan memperhatikan karakteristik kita sebagai negara kepulauan," jelas Presiden.
"Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat yang tadinya tidak layak menjadi layak, tadinya unballanced (tidak seimbang) jadi ballanced," tambahnya.
Langkah ketiga menurut Jokowi, perlu adanya peningkatan layanan jasa keuangan terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan keempat, perlindungan terhadap konsumen. "Itu sangat bermanfaat bagi usaha mikro," singkatnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengambil salah satu contoh seorang kasir di UMKM. Kasir, kata dia, biasanya tidak mau mencatat uang keluar dan masuk sehingga terkadang UMKM mengalami kendala saat menjalin kerja sama dengan bank.
"Kasir biasanya tidak mau mencatat karena terlalu ribet sekali uang keluar uang masuk sehingga tanpa catatan itu sulit mengakses permodalan di bank. Kalau ada aplikasi akuntansi atau pembayaran pajak mungkin akan memudahkan usaha kecil kita untuk bisa mengakses ke perbankan," tutupnya.
Baca juga:
Bos OJK segera terbitkan aturan kolaborasi fintech dengan perbankan
Aturan baru bos pajak: Pensiunan & petani tak perlu ikut tax amnesty
Rupiah menguat ke level Rp 13.249 per USD
Bos OJK segera terbitkan aturan kolaborasi fintech dengan perbankan
Ini hasil rapat Ketua DPR, Menkeu, dan BPK semalam
5 Industri Indonesia punya potensi masuk daftar terbesar dunia
Dirjen Pajak: Tax Amnesty bukan kewajiban, ini hak masyarakat
Bos Pertamina masih kaji besaran harga gas yang bisa diturunkan