Jokowi mau dwelling time ditekan, ini respons anak buah Rizal Ramli
"Namanya Presiden minta kita usahakan bisa makanya kita rapat untuk mencari celah mana lagi."
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Indonesia menjadi negara yang semakin efisien guna meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain. Salah satu yang terus ditekan menurut Presiden adalah masalah bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).
Jokowi menilai, dwelling time di Indonesia seharusnya bisa setara dengan Malaysia, yakni tidak lebih dari 2 hari.
-
Apa yang disita Bea Cukai Soekarno Hatta? Puluhan kilogram sisik tenggiling yang digagalkan itu dikemas dalam lima paket, yang diperkirakan nilainya mencapai Rp3 miliar. Paket itu dengan pemberitahuan cassava chips dan saat diperiksa didapati keripik singkong bercampur sisik tenggiling yang telah dikeringkan," tegas Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, Rabu (20/12).
-
Apa yang terjadi pada Bupati Bengkulu Utara saat kunjungan Presiden Jokowi? Viral di media sosial sosok Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian yang ditarik secara tiba-tiba oleh seseorang di tengah rombongan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Jumat (21/7).
-
Kenapa Presiden Soeharto membekukan Ditjen Bea Cukai? Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 untuk memperlancar arus barang demi mendukung ekonomi, setelah berkonsultasi dengan menteri dan mengevaluasi dari BPKP.
-
Apa yang membuat Presiden Soeharto membekukan Ditjen Bea Cukai? Presiden Soeharto sempat bekukan Ditjen Bea Cukai pada masanya akibat maraknya pungli.
-
Apa yang diresmikan Jokowi di BEI? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Dimana gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono berjanji bakal berusaha maksimal untuk memangkas dwelling time bersama jajaran di bawah kementerian.
"Namanya Presiden minta kita usahakan bisa makanya kita rapat untuk mencari celah mana lagi. Semua kita beresin, pre clearence deregulasi-deregulasi sudah kita bereskan, custome clearensi sudah 0,4 hari di sana sudah enggak bisa diperas lagi. Kalau diperas lagi enggak ada pemeriksaan. Post clearence juga kita bereskan," kata Agung di Kantor Menko Kemaritiman, Jakarta, Senin (14/3).
Agung menilai, masalah di Pelabuhan Tanjung Priok pun perlu diurai, terutama dari sisi infrastruktur. "Yang perlu kita bereskan di Priok infrastrukturnya Tanjung Priok itu keluar sudah macet," papar Agung.
Menurut Agung, membereskan persoalan dwelling time dan permasalahan di Pelabuhan Tanjung Priok, tidak bisa sendirian. Perlu dukungan dan kerja sama semua pihak agar masalah dwelling time segera teratasi.
"Semua kalau berusaha keras untuk memperbaiki dirinya masing-masing, jadi effort ini yang kita support perdagangan ngurangi, bea cukai perbaiki sistemnya semua bergerak, Pelindo juga memperbiki sistem pelabuhan. Tapi memang ada kondisi yang tidak bisa cepat perbaiki seperti macet, Priok sendiri sudah 'mbulet'. Perbaikinya memang harus rombak total, rombaknya tak bisa diberhentikan memang step by step," tutur Agung.
Baca juga:
Soal dwelling time, Jokowi sebut jangan sampai menteri dicopot lagi
Jokowi minta Rizal Ramli tak bicara dwelling time di atas meja
Rizal Ramli yakin kereta pelabuhan pangkas waktu inap kontainer
Pangkas dwelling time, kereta api Tanjung Priok beroperasi bulan ini
Lima strategi pemerintah tekan dwelling time