Jokowi sebut target ekonomi tak pesimis tapi juga tidak optimis
pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2015 antara 5,6-5,8 persen.
Presiden Joko Widodo mengumpulkan bupati seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, Jokowi mengingatkan pentingnya mengejar target pertumbuhan ekonomi.
Seperti amanatnya kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat penyusunan draf RAPBN-P 2014, presiden menginginkan target yang realistis.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Kenapa APBN dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat? Fungsi dan tujuan APBN untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil.
"Tahun 2014 kemarin pertumbuhan 5,1 (persen). Target 2015 antara 5,6-5,8 persen. Ini adalah sebuah target yang pesimis juga tidak, optimis juga tidak," kata Jokowi dalam pidatonya di Istana Bogor, Kamis (22/1).
Presiden yakin target yang telah dihitung dengan matang, bisa dipenuhi. "Saya kira angka yang kita inginkan juga bukan sebuah angka tanpa kalkulasi. Kita bisa sampai angka itu kalau 2 hal bisa terpenuhi," tegasnya.
Pertama, penyerapan anggaran harus di atas 90 persen. Kepala negara meminta kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kepentingan rakyat. Jokowi mengaku bakal mengawasi penyerapan anggaran sejak awal tahun anggaran berjalan.
"Sejak awal kita lihat BPKP nanti langsung dikendalikan presiden agar bisa pantau realisasinya agar betul-betul tercapai targetnya," katanya.
Kedua, pemerintah daerah diminta menggenjot investasi. Potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk investasi, diyakini bakal membantu menggairahkan perekonomian daerah dan nasional.
"Oleh sebab itu investasi di daerah harus didorong agar investasi terus masuk," ucapnya.
(mdk/noe)