Jokowi Sentil Pemda, Rp123 Triliun APBD Masih Mengendap di Bank
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil para kepala daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di perbankan. Presiden menyebut sampai akhir tahun 2022, tercatat ada Rp123 triliun APBD yang parkir di bank.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil para kepala daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di perbankan. Presiden menyebut sampai akhir tahun 2022, tercatat ada Rp123 triliun APBD yang parkir di bank.
"APBD terakhir yang ada di bank akhir tahun 2022 berada di angka Rp123 triliun. Sudah jangan ditepuktangani," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Sebagai kepala negara, saat ini dia bisa melihat arus masuk dan keluar setiap APBD di daerah. Bahkan dia memiliki data kota/kabupaten atau provinsi yang belum menyerap APBD mereka.
"Sekarang saya bisa lihat, secara harian uang provinsi berapa, kota berapa, paling banyak di kota/kabupaten yang mana," kata dia.
Tingginya dana mengendap di daerah ini seharusnya bisa diantisipasi. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) yang besar semestinya memiliki program khusus sebelum tahun berjalan. Sehingga dana yang masuk bisa diolah untuk program lain dan tidak menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
"Artinya daerah yang pajak parkir, hotel dan restorannya besar harus buat desain program atau merencanakan program sebelum tahun berjalan. Jangan sampai jadi SiLPA," ungkap Jokowi.
Buat Dana Abadi Daerah
Jokowi pun memberikan pilihan lain untuk mengelola dana Pemda agar tidak parkir lama di perbankan. Caranya dengan membangun dana abadi yang bisa dipakai kembali untuk program lain.
"Sekarang ini pemerintah memberikan ruang Pemda untuk membangun dana abadi. Kalau pemerintah pusat punya SWF, daerah juga bisa membuat yang seperti itu. Yang punya DH atau PAD besar ini bisa disisihkan dan ditabung dalam dana abadi. Sudah ada dalam UU HKPD," sambungnya.
Saat ini Jokowi menyebut Pemerintah Pusat telah memiliki dana abadi sebesar Rp124 triliun. Di tahun 2023 ini akan bertambah lagi menjadi Rp144 triliun. Sehingga dana yang ada bisa diinvestasikan ke hal lain yang lebih bermanfaat.
"Kalau ada dana abadi, bisa diinvestasikan di Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan SWF kita. Kalau INA beli jalan tol, pelabuhan, airport ini dana abadi bisa masuk ke sana dengan reten yang jauh lebih tinggi," pungkasnya.
(mdk/azz)