Jokowi wajibkan pejabat negara transparan gunakan uang milik rakyat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan anggaran negara harus transparan dan mengedepankan akuntabilitas. Anggaran negara perlu dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional. Anggaran tersebut juga diupayakan mendorong pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan anggaran negara harus transparan dan mengedepankan akuntabilitas. Anggaran negara perlu dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional.
"Sebab esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat," jelasnya saat memberikan sambutan di hadapan peserta rapat kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).
Tak hanya itu, Presiden juga menekankan agar pengelolaan anggaran negara haruslah berbasis hasil bukan prosedur. Presiden tak ingin kinerja penyelenggara negara terhambat karena prosedur.
"Pengolahan anggaran berorientasi pada hasil bukan berorientasi pada prosedur. Prosedur yang mengikuti, iya, orientasinya adalah hasil," tegas Presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, anggaran tersebut juga diupayakan mendorong pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Apalagi, lanjut dia, kesenjangan ekonomi di lingkungan masyarakat masih terjadi.
"Penggunaan setiap uang rakyat harus dipastikan, harus dipastikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang besaran nilainya semakin tahun semakin besar harus lebih difokuskan pada belanja-belanja yang produktif," paparnya.
Baca juga:
Menkeu: Ada berita baik, penyerapan anggaran bisa 97,1 persen
Antisipasi lonjakan defisit anggaran, pemerintah siap tarik utang
Rapat bersama Banggar, dua menko minta tambahan anggaran tahun depan
Komisi XI DPR sodorkan angka lebih rendah pertumbuhan ekonomi 2017
Sri Mulyani dan Agus Marto rapat dengan DPR bahas RAPBN 2017
Hingga 2019, Indonesia kekurangan Rp 626 T dana infrastruktur
Anggota DPR ini ingatkan posisi menkeu harus kawal Nawa Cita Jokowi
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).