Jokowi Yakin Kartu Kredit Pemerintah Mampu Ciptakan Transparansi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penguatan penggunaan kartu kredit pemerintah yang bakal resmi diluncurkan pada Mei 2023 ini. Menurutnya, penggunaan kartu kredit pemerintah bisa mendukung transparansi belanja pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penguatan penggunaan kartu kredit pemerintah yang bakal resmi diluncurkan pada Mei 2023 ini. Menurutnya, penggunaan kartu kredit pemerintah bisa mendukung transparansi belanja pemerintah.
Menurutnya, ini juga jadi satu inovasi yang perlu diperkuat. Utamanya pada sisi ekonomi dan sistem keuangan digital yang juga jadi perhatiannya saat ini.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa itu kartu kredit menurut OJK? Melansir laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang sudah lama hadir di sekitar kita guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Bagaimana cara transaksi dengan menggunakan kartu kredit Indonesia dalam kerja sama BNI dan Bank Lampung? Kerja sama ditujukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia (GBBI), dimana untuk seluruh transaksi dengan menggunakan KKI akan diproses melalui sistem pembayaran dalam negeri.
"Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat," ujar dia dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5).
Dia menekankan inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital perlu terus dikembangkan. Salah satu yang sudah diinisiasi ada QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah.
"Inovasi keuangan digital seperti kartu kredit pemerintah harus terus diperkuat untuk memudahkan belanja barang pemerintah pusat dan daerah. Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," sambung Jokowi.
Dia berharap, penggunaan kartu kredit pemerintah maupun QRIS antarnegara bisa dilakukan dan berpihak pada produk UMKM. Pada sisi belanja pemerintah, berarti mendorong peembelian produk dalam negeri.
"Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik," ungkapnya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Cara Belanja Online Pakai Kartu Kredit, Mudah dan Aman
Kartu Kredit Pemerintah Fisik Diluncurkan Mei 2023, Tak Pakai Visa dan Mastercard
Cara Buat Kartu Kredit dengan Mudah, Ketahui Berbagai Syaratnya
Gaya Hidup Jadi Penyebab Utama PNS Terjerat Pinjaman Kredit
Aduh, Banyak PNS Terjerat Kredit Meski Gaji Besar
3 Jenis Kartu Kredit BCA, Ketahui Berbagai Keuntungannya