Jumlah SPBU belum mencukupi, BPH Migas siapkan sub penyalur BBM satu harga
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengakui bahwa penyaluran BBM ke masyarakat masih terkendala dengan jumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang belum mencukupi. Dengan demikian, BPH Migas menyiapkan program sub penyalur BBM di daerah, untuk memperluas distribusi BBM ke seluruh pelosok negeri.
KepalaBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengakui bahwa penyaluran BBM ke masyarakat masih terkendala dengan jumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang belum mencukupi.
"Ratio manusia dengan SPBU. 1 (SPBU) berbanding 35.000 (orang). Itu rata-rata di seluruh Indonesia. Kita hanya punya 7.000 SPBU. 60 persen ada di Jawa," kata Asa di Gedung Nusantara MPR RI, Jakarta, Senin (19/2).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Di mana BPH Migas melakukan pemantauan SPBU? "Kami melakukan pemantauan kesiapan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lombok, khususnya yang lokasinya dekat dengan lokasi pelaksanaan event internasional MotoGP Indonesia 2024 akhir September 2024.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
Dengan demikian, BPH Migas menyiapkan program sub penyalur BBM di daerah, untuk memperluas distribusi BBM ke seluruh pelosok negeri, terutama di tingkat kecamatan dan desa-desa di wilayah 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar) Indonesia.
"Investasi Rp 50 sampai Rp 100 juta sudah bisa. Ini terobosannya. Bisa jual solar dan Premium. Sudah ada di Asmat, Selayar. Yang mengajukan ke bupati sudah ada 100 lokasi," ungkapnya di MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2).
Dia menjelaskan, sub penyalur ini akan seperti Pertamini. Sehingga, nantinya BBM yang dijual oleh sub penyalur tersebut memiliki harga yang sama, sesuai dengan program BBM Satu Harga.
"Harga jualnya dipatok sama. Dia ambil SPBU terdekat minimal 5 kilometer. Volume dibatasi 1.000 kiloliter per hari. Untuk memunculkan ekonomi," kata dia.
Anggota Komite BPH Migas Yugi Prayogia mengatakan jumlah SPBU di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hampir 260 juta orang.
"Rasio jumlah penduduk dengan pengadaan SPBU, itu masih sangat tinggi rasionya di badingkan ASEAN. Terhadap jumlah penduduk itu, satu SPBU kita layani 35 ribu orang. Itu rasio rata-rata. Kita hanya punya kurang lebih 6.000 sampai 7.000 ribu," jelas Yugi.
Baca juga:
Pemerintah naikkan target distribusi BBM satu harga di 2018 menjadi 73 titik
2018, pemerintah targetkan distribusi BBM satu harga di 54 titik
Pemerintah sambut jika SPBU Vivo ingin gabung program BBM Satu Harga
Jonan sebut BBM Satu Harga satu-satunya program strategis ESDM yang tercapai di 2017
Ini alasan pemerintah beri penugasan penyaluran BBM per 5 tahun