Jurus Menteri Sri Mulyani Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah pusat akan terus mendorong tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik. Dengan demikian, APBD dapat benar-benar diarahkan untuk pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah pusat akan terus mendorong tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik. Dengan demikian, APBD dapat benar-benar diarahkan untuk pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu bentuk dukungan tersebut melalui penetapan standar satuan biaya yang bakal dimasukkan dalam APBD. Sebab tanpa standar harga satuan bagi daerah dalam menyusun APBD, akan terjadi perbedaan harga satuan yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lain.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
"Seperti adanya satuan biaya di dalam menyusun APBD sehingga jangan sampai ada satu provinsi atau kota yang satuan biayanya bisa 20 kali lipat dibandingkan kota yang lain," kata dia, dalam 'Orientasi Anggota DPD Terpilih Periode 2019-2024, di JW Marriott, Jakarta, Rabu (18/9).
"Biaya perjalanan, biaya apa saja. Satuannya itu tidak ada standarnya dan sangat tinggi. Karena mungkin APBD-nya tidak dipakai untuk membangun tapi dipakai untuk membayar stafnya secara lebih tinggi," lanjut dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar biaya satuan akan diterapkan pada lima jenis pengeluaran daerah.
"Jadi biaya honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya paket meeting, biaya pengadaan kendaraan dinas, ada yang sangat tinggi ada yang biasa-biasa saja, dan juga biaya pemeliharaan. Kelima jenis pengeluaran ini kami akan melakukan apa yang disebut pengaturan satuan biayanya sesuai dengan PP 12/2009," jelas dia.
Kemenkeu juga akan membuat Bagan Akun Standar (BAS). Ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Juga membantu pemerintah pusat dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah.
"Dengan demikian, nanti seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, kita bisa membandingkannya seperti kita membandingkan pisang dengan pisang dengan pisang. Jangan sampai satu daerah pisang daerah lain adalah duren, yang satu mangga, satunya apel sehingga tidak bisa dibandingkan APBD-nya," ungkapnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, akan kelihatan daerah mana yang mampu mengelola keuangan daerah secara efisien serta mengarahkan APBD untuk belanja produktif. "Sehingga bisa diperbandingkan nanti kami bisa melakukan evaluasi daerah mana yang betul-betul efisien, komit membelanjakan APBD untuk belanja produktif, daripada untuk bayar honor pegawai sendiri atau perjalanan dinas mereka," urai dia.
"Ini tujuannya juga untuk memperkuat akuntabilitas dari APBD. Kami berharap DPD bisa menjadi partner dalam memperbaiki kualitas pengelolaan APBD di daerah dalam rangka untuk makin memeratakan kesejahteraan rakyat hingga ke seluruh pelosok," tandasnya.
Baca juga:
Sri Mulyani Singgung Pertumbuhan Industri Properti Selalu di Bawah Ekonomi RI
Menkeu Sindir Pemda Lebih Suka Andalkan APBN Bangun Infrastruktur
Curhat Sri Mulyani Dibilang Zalim Gara-Gara Pajak dan Retribusi Daerah
Untung Rugi Kenaikan Harga Rokok
Sri Mulyani Hingga Bos Bappenas Kumpul Bahas Industri Properti Tanah Air
Menteri Sri Mulyani Nilai Robot Bukan Tak Mungkin Menjadi Obyek Pajak di Masa Depan
Curhat Sri Mulyani Kerja Bareng DPR Jelang Masa Transisi: Ini Minggu Tergila