Kadin: Menenggelamkan kapal butuh biaya yang tidak sedikit

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan penenggelaman kapal tersebut dinilai tidak efektif karena tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kapal-kapal tersebut akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada nelayan Indonesia, dari pada ditenggelamkan.

2018-01-10 16:10:47

Perselisihan pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mencuat. Kali ini mengenai penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia yang diminta untuk dihentikan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan pihaknya setuju dengan Luhut untuk menghentikan kebijakan tersebut. Menurutnya, penenggelaman kapal tersebut dinilai tidak efektif karena tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Menenggelamkan kapal butuh biaya juga, tidak kecil," kata Yugi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1).

"Anggaran penenggelaman kapal itu tahun 2015, Rp 60 Miliar. Karena waktu itu pake bom, sekarang mungkin dibocorin (kapalnya). Itu ada anggaran dong, bayar aparat, penenggelaman, masa tak pakai anggaran," tambahnya.

Anggaran sebesar itu, lanjutnya, sangat disayangkan jika dihabiskan hanya untuk menenggelamkan kapal. Padahal, ada alternatif lain yang jauh lebih bermanfaat dibanding menenggelamkan kapal dan alternatif tersebut juga tidak melanggar undang-undang.

"Sayang kalau dipakai buat menenggelamkan kapal. Anggarannya itu besar, mending dikasih nelayan buat budidaya kerja. Tapi karena dia lebih populer di media dan dimana-mana jadi kita kaya kalah terus. Jadi susah, padahal kita tak ada kepentingan politik, tak ngejar gelar, reputasi, dan lain-lain, apa untungnya? Kita bicara realistis, tapi Susi media darling masyarakat. Tapi dia bukan orang perikanan."

Menjawab kekhawatiran masyarakat jika kapal tidak ditenggelamkan bisa dipakai kembali untuk mencuri ikan di Indonesia Yugi mengatakan bahwa saat ini banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Salah satunya dengan peningkatan kinerja pengawas perikanan.

"Ya pengawasan dong, dari TNI dan segala macam. Kita selalu bilang ini itu dicuri tapi kita selalu gak mau mengawal itu. Karena anggaran angkatan laut juga terbatas. Memang ujung-ujungnya anggaran juga. Anggaran besar, tapi salah satu anggaran supaya gak mahal pencurian ya di stop. Nah sekarang yang ditakuti setelah pemberhentian penenggelaman kapal? Ya shock terapy tetap efektif dong. Orang tetap sudah takut, itu saja sebenarnya dan tetap juga dijaga dengan pengawasan."

Dia menambahkan, kapal-kapal tersebut juga akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada nelayan Indonesia, dari pada ditenggelamkan. Dengan demikian, kesejahteraan nelayan akan meningkat dan menggenjot perekonomian Indonesia.

Terlebih lagi, masih ada nelayan di beberapa daerah yang mengaku kekurangan kapal, padahal ikan di daerah tersebut melimpah. "Selalu dilematis, (dinilai) tidak nasionalis, (katanya) biar efek jera. Tapi kita perhatikan kesejahteraan stakeholder nelayan dan pemangku usaha. Jadi kenapa kapal tidak dioptimalkan? Kalau misalnya lari ke yang lain, kan ada kekuatan kementerian tinggal kasih ke koperasi yang ada reputasi yang bisa jaga kapalnya."

Baca juga:
Menteri Susi tenggelamkan kapal, dipuji Jokowi tapi dilarang Luhut & JK
Pembelaan Menteri Susi soal penenggelaman kapal asing
Wapres JK sebut tidak ada aturan kapal yang ditangkap harus dibakar
Menko Luhut: Tidak ada penenggelaman kapal asing di 2018, ini perintah
Cerita Menteri Susi tenggelamkan kapal asing dan dituding langgar hukum internasional

(mdk/azz)