Kadin sebut subsidi BBM lebih baik digunakan untuk gaji PNS
Selain kesejahteraan PNS, realokasi subsidi BBM juga bisa untuk pendidikan dan UMKM.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebab, ekonomi Indonesia saat ini digerakkan oleh konsumsi domestik yang cukup besar.
Ketua Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan berdampak pada penurunan ekspor. "Dampaknya ke ekspor, tapi untuk perekonomian kita tidak terlalu berpengaruh karena konsumsi domestik," jelas Suryo ketika ditemui diajang IBEX di JCC, Jakarta, Jumat (24/5).
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
Dana subsidi untuk BBM yang mencapai Rp 300 triliun lebih baik digunakan untuk pembangunan semua provinsi di Indonesia. Selain itu, dana ini juga lebih baik digunakan untuk pendidikan, UMKM serta peningkatan kesejahteraan PNs.
"Kalau membelanjakan Rp 300 triliun jika kita berikan Rp 5 triliun saja kepada setiap provinsi sudah berapa pembangun infrastruktur. Separuhnya bisa untuk pendidikan, gaji PNS, UMKM memberdayakan pembangunan daerah. Itu yang harus diilhami," tegasnya.
Dalam pandangannya, jika pemerintah bisa mengalokasikan dana subsidi untuk membangun infrastruktur daerah maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi dari yang diproyeksikan.
"Ekonomi kita tumbuh lebih dari yang diproyeksikan," singkatnya.