Kartu Keluarga Sejahtera buka akses masyarakat ke perbankan
Sehingga, masyarakat bisa lebih hemat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan layanan e-Warong dan Kartu Keluarga Sekahtera (KKS) di Jakarta. Layanan ini merupakan salah satu dari pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan peluncuran ini bertujuan untuk mengubah transaksi pembayaran dari tunai menjadi non tunai. Sehingga, masyarakat bisa lebih hemat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Bila semua masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa melalui KKS. Mereka jadi bisa memilih mana yang penting (untuk dibeli) dan menghemat untuk menabung. Sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera," kata Rini di Jakarta, Kamis (18/8).
Dia menambahkan, layanan ini didukung oleh empat bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sehingga memudahkan para nasabah dari masing-masing bank tersebut.
Dengan adanya akses ke perbankan, masyarakat tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah, namun juga bisa melakukan pinjaman ke perbankan, seperti untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Bagaimana kita membantu masyarakat yang belum sejahtera tanpa ada potongan. Dengan KKS ini masyarakat bisa dengan mudah memulai akses ke perbankan dan bisa meminjam KUR. Sehinggaa mereka bisa buka warung atau warung nasi," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan layanan ini berguna untuk memudahkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif serta menghilangkan penyalahgunaan bantuan, sehingga diharapkan nantinya bisa mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.
"Melalui program ini, masyarakat penerima PKH tidak ada pemotongan bantuan sosial. Karena semua transaksi berbentuk non tunai bukan tunai," kata Khofifah.
Nantinya, masyarakat bisa membeli berbagai kebutuhan rumah tangga dan menarik uang tunai melalui e-Warung ini. Untuk sistem pembayarannya sendiri, masyarakat penerima PKH akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera yang didalamnya sudah ada saldo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca juga:
Temui Kadin, mendag bahas 12 paket kebijakan ekonomi Jokowi
Desember 2016, AP I terbitkan obligasi senilai Rp 3 T
2018, Singapura buka data pajak di negaranya
Pesan Luhut ke pegawai ESDM: Jangan pernah main politik
Fitra: R-APBN 2017 tak mensejahterakan & potensi tambah utang
Nilai tukar Rupiah masih berada di level Rp 13.100-an per USD
Luhut: Banyak Arcandra lainnya di Amerika mau berbakti di negeri ini