Kasus Corona Masih Tinggi, Kenormalan Baru Dinilai Belum Saatnya Diberlakukan
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati menilai, kebijakan new normal atau kenormalan baru belum semestinya diberlakukan oleh pemerintah. Sebab, jumlah pertambahan kasus corona masih cukup tinggi.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati menilai, kebijakan new normal atau kenormalan baru belum semestinya diberlakukan oleh pemerintah. Sebab, jumlah pertambahan kasus corona masih cukup tinggi.
Dia mengatakan, rata-rata ada sekitar 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari. Bahkan, pada tanggal 21 Mei lalu, terjadi peningkatan kasus positif corona sebanyak 973 orang.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
"Saat ini saja, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) belum bisa dikatakan efektif, masih banyak masyarakat beraktifitas keluar rumah tanpa masker atau tanpa jaga jarak," kata Anis saat mengomentari rencana pemberlakuan New Normal yang tengah disosialisasikan oleh pemerintah, di Jakarta, Kamis (28/5).
Politisi dapil DKI Jakarta I, ini juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan kurva yang masih naik dan aktivitas masyarakat yang akan kembali dibuka, kemungkinan penambahan pasien positif dalam jumlah besar akan sangat nyata.
"Jika pemerintah memaksakan diri menerapkan new normal, menurut saya justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus Corona di dalam negeri," imbuhnya.
Selain itu, ketika kenormalan baru diberlakukan secara efektif, daya angkat industri terhadap perekonomian tidak akan sama dan tidak akan sekuat sebelum pandemi corona terjadi. Karena new normal diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dimana physical distancing tetap dilakukan dan para pekerja yang berusia di atas 45 tahun tidak bisa masuk kerja.
"Faktor ini akan mempengaruhi struktur pekerja di perusahaan-perusahaan," imbuh Anis.
Dia menegaskan pemerintah harus benar-benar melakukan kajian yang matang soal skenario dan dampak new normal kepada kesehatan masyarakat dan perekonomian. Jangan sampai, kata dia tujuan new normal malah seperti jauh panggang dari api.
"Jangan sampai pemberlakuan kebijakan new normal membuat jumlah kasus justru makin bertambah dan membuat pemulihan ekonomi menjadi makin lama untuk Indonesia," tandasnya.
Baca juga:
Kementerian ESDM Siap Terapkan Protokol Kesehatan Sambut Kenormalan Baru
Pemkot Yogyakarta Segera Rampungkan Protokol Baru Terkait Aktivitas di Tengah Pandemi
3.987 Personel Polri Disiagakan untuk Penerapan New Normal di Jakarta
Ratusan Personel Gabungan Cek Persiapan New Normal di Kalsel
DPRD DKI Minta Ada Protokol dan Aturan Jelas untuk New Normal
DPR Ingatkan Polisi Kedepankan Sikap Humanis Saat Awasi New Normal