Kebijakan BBM Satu Harga dan PLN Masuk Desa Dikritik Hanya Untuk Kepentingan Politik
Said Didu menilai bahwa program listrik masuk desa juga membebani keuangan PLN. Sebab tidak menggunakan dana APBN, melainkan anggaran perusahaan.
Debat Capres jilid II akan berlangsung pada Minggu (17/2) nanti. Salah satu tema yang bakal dibahas adalah energi. Terkait tema energi, terdapat beberapa kebijakan Jokowi yang dikritik di antaranya penugasan kepada PT Pertamina untuk menjalankan program BBM satu harga.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai bahwa program BBM satu harga membebani keuangan PT Pertamina.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Bagaimana Pertamina memastikan harga BBM tetap kompetitif? “Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso. Fadjar menambahkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia, Pertamina terus berupaya menjaga kinerja rantai pasoknya, termasuk fleksibilitas memperoleh minyak mentah (crude oil) sehingga harga produk BBM bisa tetap kompetitif.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM jika Program Langit Biru Tahap 2 dijalankan? “Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya,” terang Nicke.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
"Kekurangan anggaran dibelokkan pelaksanaannya karena kekurangan penerimaan negara sementara target ambisius. Maka BBM satu harga Pertamina yang menanggung padahal itu melanggar undang-undang," kata dia dalam diskusi di Jakarta, Rabu (13/2).
"Yang dibanggakan BBM satu harga. Dari dulu BBM itu satu harga di SPBU. Yang terjadi perbanyakan SPBU oleh Pertamina. Jadi pertamina menanggung semua itu," lanjut dia.
Tak hanya itu, mantan Staf Khusus Menteri ESDM ini pun menilai bahwa program listrik masuk desa juga membebani keuangan PLN. Sebab tidak menggunakan dana APBN, melainkan anggaran perusahaan.
"Listrik masuk desa, itu membebani PLN. Listrik masuk desa itu APBN. Sekarang dibebankan ke PLN. Yang menarik hasil kerja bumn yang meresmikan selalu Menteri. Kalau peresmian ESDM maka hadir menteri ESDM. kalau BUMN yang hadir menteri BUMN," ungkap dia.
Selain itu, subsidi pupuk yang diberikan kepada petani pun ditanggung oleh BUMN. "Anggaran Kementan bukan untuk subsidi pupuk. Jadi subsidi pupuk itu dari bumn," ujarnya.
Dia pun menegaskan bahwa seharusnya perusahaan pelat merah tidak dijadikan sebagai alat politik. Sebab akan mengganggu kinerja perusahaan. "Yang perlu tegas menjaga bumn jangan sampai kuda tunggangan pencitraan politik. kalau itu terjadi, BUMN-nya rusak," imbuhnya.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo–Ma’ruf Amin, Taufik Basari mengatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah tentu bakal mendapatkan tanggapan baik itu positif maupun negatif.
Namun, menurut dia, yang paling penting adalah bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. "Capaian pemerintah bisa dilihat negatif dan positif, tapi yang paling penting melihat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah selama ini. Masih tinggi, sekitar 70 persen," ujar dia.
Jokowi kata dia, akan terus mendorong upaya pemerataan pembangunan, termasuk penyediaan energi yang merata bagi masyarakat.
"Ada beberapa capaian yang menarik kita diskusikan. Soal bagaimana terkait energi, visinya pak jokowi sampai pelosok mendapat pasokan listrik yang baik. Itu kan visi, selama ini berpusat di Jawa, tapi bagaimana mewujudkan sila kelima pancasila," tandasnya.
Baca juga:
Program BBM Satu Harga Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Buat Bisnis Berkembang
Wamen Arcandra: Tak Benar Pertamina Bangkrut Karena Program BBM Satu Harga
Pemerintah Tambah 29 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di 2019
Pemerintah Jokowi Siapkan 1,2 Juta Sambungan Listrik Gratis di 2019
Beri 1,2 Juta Sambungan Listrik Gratis 2019, Pemerintah Siapkan PMN Rp 6 Triliun
BUMN Beri 14.000 Rumah Tangga Miskin di Cianjur Sambungan Listrik Gratis