Kebijakan OSS Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Investasi
Sistem OSS, Indra seharusnya dapat mengintegrasikan proses perizinan mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan antar-instansi untuk menghindari tumpang tindih dan ketidaksiapan sistem.
Pemerintah terus mendorong peningkatan kemudahan investasi di tanah air, salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan melalui pembentukan sistem Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan satu pintu. Partner Melli Darsa & Co. Pwc Indonesia, Indra Allen menilai kebijakan OSS saat ini masih perlu dibenahi.
Menurutnya, diperlukan sinkronisasi, harmonisasi, serta penyempurnaan regulasi pusat dan daerah serta antar-instansi agar OSS dapat berjalan secara optimal.
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Apa julukan internasional Jakarta? Istilah ini agaknya masih asing di telinga masyarakat Indonesia, terlebih bagi warga Jakarta itu sendiri. Padahal, kepopulerannya sudah lama melekat di kalangan internasional. Menariknya, sematan kata “The Big Durian” membuatnya sering disamakan dengan Kota New York di Amerika.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Kita sebagai para praktisi hukum tidak dapat memungkiri fakta bahwa OSS ternyata masih digerogoti kendala teknis, yang bermuara karena adanya disharmonisasi dan desinkronisasi. Salah satu bukti masih adanya disharmonisasi terlihat dari proses penggabungan usaha antara OSS vis-a-vis sistem di Kemenkumham. Disharmonisasi sistemik seperti ini perlu segera dibenahi untuk menjaga integritas OSS," kata Indra.
Sistem OSS, Indra menambahkan, seharusnya dapat mengintegrasikan proses perizinan mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan antar-instansi untuk menghindari tumpang tindih dan ketidaksiapan sistem.
Seperti diketahui, sejak pertengahan tahun 2018, pemerintah telah meluncurkan OSS untuk mendorong perbaikan kemudahan berinvestasi di tanah air. Berdasarkan laporan World Bank, Indonesia mendapat skor Ease of Doing Business (EoDB) di angka 67,96. Angka tersebut naik sebesar 1,42% jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 66,54. Akan tetapi, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia justru turun satu peringkat ke posisi 73, dari sebelumnya di posisi 72.
Menurut Indra, diperlukan komitmen semua pihak agar kebijakan dan sistem OSS yang terintegrasi dapat terealisasi secara optimal dan lebih cepat. Kebijakan OSS, lanjut Indra, pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab Kemenko Perekonomian dan BKPM, namun juga Lembaga dan Kementerian yang lain.
"Mulai dari Kemenperin, Kemendagri, hingga para Kepala Daerah terkait, semua harus bisa saling berkoordinasi dan bekerjasama dan akan lebih baik lagi apabila diberikan kesempatan bagi kami, para konsultan, untuk memberikan masukan dan kontribusi," ujar Indra.
Indra menambahkan, kunci dari pembentukkan OSS juga bukan hanya terletak pada solusi dalam memberikan kecepatan, kenyamanan, dan kemudahan, namun juga yang tak kalah penting adalah transparansi. Menurutnya, sistem OSS tidak hanya menandakan bahwa Pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah siap dengan kemajuan teknologi, namun di saat yang sama, juga memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi.
"Sistem ini mengisyaratkan bahwa Pemerintah berkomitmen penuh dalam meminimalisir tindak pidana korupsi atau ekonomi biaya tinggi," kata Indra.
(mdk/idr)