Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Ombudsman RI
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.

Ombudsman RI
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Beras SPHP
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Beras SPHP
Ombudsman Dukung Cetak Sawah dengan Penguatan Irigasi untuk Pangan Masa Depan

Yeka menambahkan pentingnya pembuatan irigasi sebagai akses utama bagi pemenuhan air untuk lahan pertanian.

Berita Kementan
Ombudsman Minta Tambahan Anggaran Rp201,72 Miliar untuk Tahun 2025

Pagu indikatif Ombudsman tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pagu indikatif tahun 2024.

Ombudsman
PUPR: Pembangunan Infrastruktur Bukan untuk Gagah-gagahan, tapi Mengejar Ketertinggalan

Salah satu dampak signifikan dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional.

Infrastruktur
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

pulau Rempang Galang
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).

Berita Banyuwangi
Jokowi Titip Pesan Agar Bangun Infrastruktur Jangan Asal Jadi

Jokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.

Jokowi
Pemerintah Tetapkan 233 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp6.246 Triliun, Serap 2,7 Juta Tenaga Kerja

Proyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi,  jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.

Proyek Strategis Nasional
Charta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur

Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik

Survei Charta Politika
Dukung Transparansi Pembangunan Infrastruktur, Begini Langkah Diambil BUMN Hutama Karya

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Arya Sandhiyudha menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah hak seluruh warga negara.

Hutama Karya