Kejar Target 1 Juta Wirausaha Baru, Ini yang Bakal Dilakukan BUMN
Dukungan ini merupakan bagian dari target terciptanya 1 juta wirausaha baru yang dicanangkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting menyatakan dukungannya terkait program ini.
Kementerian BUMN bersama perusahaan pelat merah mengambil peran penting dalam upaya mewujudkan penambahan satu juta wirausaha baru. Mulai dari pembiayaan hingga pendampingan bagi UMKM.
Dukungan ini merupakan bagian dari target terciptanya 1 juta wirausaha baru yang dicanangkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting menyatakan dukungannya terkait program ini.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
"Kami sangat mendukung program ini dan di Kementerian BUMN bersama BUMN sudah menyiapkan diri untuk mendukung dan menciptakan penambahan wirausaha mapan," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (12/5).
Salah satu upaya yang dilakukannya dengan hadirnya Rumah BUMN yang ada di 34 provinsi. Loto menyebut, fungsinya sebagai wadah perkembangan UMKM.
"Kami coba petakan bahwa support dari Kementerian BUMN itu ada 5, pertama adalah pelatihan UMKM untuk mendorong UMKM naik kelas, saat ini sudah ada Rumah BUMN di 34 provinsi untuk melatih dan supaya UMKM naik kelas," paparnya.
Kemudian, dia juga mendukung di sektor pembiayaan baik dari dana kemitraan maupun pembiayaan yang bisa diakses di lembaga keuangan bank dan non bank.
"Kita dukung pembiayaan, baik dari dana kemitraan yang ada maupun dari pembiayaan yang saat ini bisa diakses di lembaga keuangan, baik dari bank maupun nonbank termasuk KUR," terangnya.
Beli Produk UMKM
Selanjutnya, BUMN juga sepakat untuk menjadi offtaker dari produk-produk UMKM. Serta, memberikan dukungan akses pasar bagi produk-produk tersebut. "Kita juga siap memberikan akses pasar yang lebih luas, baik pasar online maupun offline seperti Sarinah," ujarnya.
"Kita juga saat ini bekerja sama dengan beberapa kementerian, kami mendukung untuk penyediaan tempat usaha di infrastruktur strategis. Kita harapkan itu bisa mendorong sehingga tumbuh menjadi wirausaha mapan," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menargetkan satu juta tambahan wirausaha baru dalam 2 tahun ke depan. Dia menyebut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 menjadi salah satu landasan guna mencapai target ini.
"Kita ingin tambah satu juta wirausaha, nanti (pemerintah) daerah itu 600 ribu dan di bawah pendampingan kementerian 400 ribu wirausaha," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (12/5).
Dia menuturkan, langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong target Indonesia sebagai negara maju. Apalagi, sudah ada proyeksi Indonesia menjadi negara dengan pendapatan terbesar keempat pada 2045 mendatang.
"Prasyaratnya kita harus tambah jumlah pengusaha, jangan terlalu banyak aktivisnya tapi pengusaha minimum 4 persen," katanya.
(mdk/idr)