Kemendag: Kita tidak impor beras untuk dijual, mungkin untuk raskin
Pemerintah merencanakan akan menambah jatah pemberian beras miskin (raskin) sebanyak dua kali lipat.
Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana akan membuka kesempatan impor beras dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan. Keputusan ini melihat kekeringan yang berdampak terhadap produksi beras yang diperkirakan mencapai akhir tahun ini.
Pelaksana Tugas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih mengaku belum mendapatkan perintah untuk menerbitkan izin impor beras. Sementara, dia baru mengetahui rencana impor tersebut dari media.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
"Kalau Wapres sudah bicara pasti ada respon di bawah. Tapi di level saya, saya belum dengar. Kalau Wapres gak sampai lah ke saya," ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat (25/9).
Dia mengungkapkan, rencana pengadaan beras ini kemungkinan tidak untuk jual beli, melainkan memasok cadangan beras nasional. Pemerintah merencanakan akan menambah jatah pemberian beras miskin (raskin) sebanyak dua kali melihat dampak El Nino berkepanjangan.
"Sebenarnya buat cadangan Bulog (Badan Pusat Logistik). Kita tidak impor beras untuk dijual, mungkin untuk raskin," tutupnya.
Sebelumnya, Pemerintah membuka kemungkinan untuk impor beras. Mengingat musim kering saat ini mengancam produksi beras di Tanah Air.
"Harus terbuka, ini kan masalahnya kekeringan. Kami tidak ingin mengorbankan masyarakat dengan berpegang pada perkiraan yang bisa salah. Karena itulah maka kami buka kemungkinan itu (impor) secepatnya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Senin (21/9).
Wapres baru saja menggelar rapat ekonomi di rumah dinas, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kemudian, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumajakti.
"Banyak hal kami bicarakan. Bagaimana kami mengantisipasi kekeringan, bagaimana penyediaan pangan dan sebagainya. Termasuk kemungkinan-kemungkinan menambah stok beras dari luar. Itu kami harus laksanakan semua."
Menurut JK, konsumsi beras nasional mencapai 2,5 juta hingga 3 juta ton per bulan. Sementara stok Bulog hanya 1,5 juta ton.
"Stok 1,5 juta juga bisa sampai akhir tahun untuk raskin."
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku siap melaksanakan impor jika memang diperintahkan langsung Presiden Joko Widodo.
"Jadi persoalan impor tidak impor lihat keadaan nanti, kalau sudah ada perintah nanti baru. Kami kan pembantu presiden, siap melaksanakan kapan saja," ujarnya di Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (22/9).
Dia menuturkan, sebenarnya pemerintah telah melakukan antisipasi perubahan cuaca ekstrem dengan meningkatkan produksi dan mengeliminir dampak kekeringan dengan menyalurkan pompa untuk irigasi.
"Kami sudah lakukan upaya keras. Amran meyakini, dampak El Nino tahun ini tidak akan separah 1998. Yang jelas kami (bantu) petani jaga produktifitasnya," tegasnya.
(mdk/idr)