Kemenkeu Beberkan Sumber-Sumber Dana Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Pemerintah makin mantap mewujudkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Payung hukumnya baru saja disahkan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Pemerintah makin mantap mewujudkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Payung hukumnya baru saja disahkan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Proyek strategis nasional ini pun telah memiliki skema pembiayaannya. Antara lain melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pemberdayaan peran swasta dan BUMN.
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Di mana letak ibu kota Garut? Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tarogong Kidul.
-
Di mana lokasi ibu kota baru Mesir? Ibu kota baru Mesir ini dirancang seluas 700 kilometer persegi atau kira-kira seukuran Singapura.
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebut, penggunaan APBN dalam proyek pembangunan IKN Nusantara ini akan dilakukan secara bertahap. Dalam pengelolaan fiskal akan dilakukan dengan cara yang sehat dan berkelanjutan.
"Kontribusi APBN dialokasikan secara bertahap dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan," kata Febrio di Jakarta, Kamis (20/1).
Lebih lanjut dia menjelaskan kontribusi APBN akan difokuskan pada penyediaan kebutuhan dasar pemerintahan. Adapun kebutuhan yang dimaksud yakni pembangunan istana negara, kluster perkantoran kementerian/lembaga dan bangunan strategis pangkalan militer.
Ada juga yang dianggarkan untuk pengadaan lahan untuk kompleks diplomatik dan rumah dinas ASN/TNI/Polri. Termasuk untuk infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan drainase.
Kolaborasi Pembiayaan Bersama Swasta
Sedangkan untuk kebutuhan lainnya yang jauh lebih besar akan dikolaborasikan dengan pihak swasta. Di antaranya seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, bandara, pelabuhan, perumahan umum, perguruan tinggi, dan sarana perbelanjaan. Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun murni swasta.
Selain itu, pembiayaan IKN dapat ditekan dengan optimalisasi aset atau Barang Milik Negara (BMN). Caranya dengan melakukan perubahan peruntukan aset (asset repurposing) dengan menyewakan BMN yang ada di Jakarta.
"Menyewakan BMN lama yang ada di ibu kota saat ini untuk menghasilkan penerimaan negara," kata Febrio.
Dia memastikan dalam jangka pendek, anggaran pembangunan IKN tidak akan mengganggu fokus pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ke depan, dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan berkualitas diiringi reformasi fiskal yang komprehensif. Sehingga proyek strategis IKN Nusantara bisa berjalan beriringan dengan konsolidasi fiskal yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
(mdk/bim)