Kemenkeu harap usulan tambahan dana abadi pendidikan tak dihapus
"Saya kira menteri keuangan akan membuka kembali persoalan ini di rapat kerja dengan pimpinan Banggar DPR-RI."
Kementerian Keuangan berharap usulan penambahan dana abadi pendidikan sebesar Rp 10 triliun pada tahun depan tidak dihapus oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, dana yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu itu ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Saya kira menteri keuangan akan membuka kembali persoalan ini di rapat kerja dengan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Hadiyanto, di Jakarta, kemarin.
-
Apa yang dikatakan DPR tentang efek jera bagi pelaku tawuran pelajar? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap ratusan pelajar yang terlibat tawuran? Total ratusan pelajar, petasan, hingga puluhan motor yang digunakan untuk konvoi telah diamankan. Terlibat Tawuran, Ratusan Pelajar Dikumpulkan di Balai Kota DKI Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kenapa Wa Kepoh begitu digemari pendengar? Kehadirannya selalu ditunggu para pendengar, karena gaya mendongeng yang disampaikan unik. Wa Kepoh bahkan bisa menirukan banyak suara tokoh dan membuat suasana cerita jadi hidup meski hanya mengandalkan audio.
Hadiyanto menjelaskan, dana bergulir tersebut merupakan bagian dari kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja negara. Selain LPDP Kemenkeu, anggaran pendidikan 20 persen juga ada yang dikelola oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Persoalan ini saya kira bagaimana mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan sebagian untuk dikelola kementerian terkait pendidikan dan sebagian lagi diinvestasikan untuk masa depan anak-anak Indonesia."
Hingga saat ini, LPDP mengelola dana sekitar Rp 15 triliun untuk. Hasil investasi badan layanan umum di bawah Kemenkeu itu sekitar Rp 2,4 triliun. Rencananya, sekitar Rp 500 miliar akan digunakan untuk beasiswa.
"Kalau dana LPDP sudah Rp 40 triliun, pemerintah tidak akan menyuntik lagi, karena itu sudah dianggap cukup untuk menyalurkan beasiswa, membiayai riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan rusak akibat bencana alam."
Berdasarkan dokumen Rancangan APBN 2015, hingga akhir tahun lalu, LPDP telah memberikan beasiswa kepada 1.038 mahasiswa. Selain itu, LPDP juga telah meluluskan 40 usulan riset untuk didanai dan rehabilitasi sembilan sekolah rusak. Adapun dana yang sudah terpakai untuk sejumlah kegiatan tersebut sebesar Rp142,7 miliar.
Sebelumnya, Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit meminta tidak ada penambahan dana bergulir untuk LPDP. "Dana abadi ini seharusnya digugat, bukan sesuatu yang benar. Mestinya dioperasionalkan, kita tidak perlu menyimpan," katanya dalam rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Rancangan APBN 2015, Jakarta, Kamis lalu.
Hal senada diungkapkan Wayan Koster, anggota Banggar dari fraksi PDI Perjuangan. Dia bahkan meminta agar tambahan anggaran LPDP sebesar Rp 10 triliun dialihkan untuk mendukung program kartu Indonesia pintar milik pemerintah mendatang.
Anggota Komisi XI DPR-RI Dolfie OFP menyarankan agar usulan penambahan tersebut dibahas di Komisi bidang pendidikan. Pasalnya, itu terkait dengan kebijakan 20 persen anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan. "Kalau sudah ada hasilnya dari Komisi X, kita bahas lagi disini. Sementara Komisi XI hanya akan membahas bagaimana uang itu diinvestasikan," katanya saat dihubungi via telepon seluler, hari ini.
(mdk/yud)