Kemenkeu-Kementerian ESDM Fokus Kejar PNBP Batubara Lewat Joint Analysis
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya tengah fokus pada sektor batubara dalam program joint analysis.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya tengah fokus pada sektor batubara dalam program joint analysis.
"Fokus kita memang kebanyakan saat ini batubara, mineral mulai sedikit-sedikit. Bersama teman-teman Kementerian ESDM kita mulai menggali," kata Isa dalam Media Briefing Capaian PNBP Semester I, Kamis (4/8).
-
Bagaimana PT Adaro Indonesia memulai usahanya di bidang pertambangan batubara? Dengan meningkatnya fokus pada batubara, pada tahun 1976 Departemen Pertambangan membagi Kalimantan Timur dan Selatan menjadi 8 blok batubara dan mengundang tender untuk blok-blok tersebut. Perusahaan Pemerintah Spanyol Enadimsa menawar Blok 8 di Kabupaten Tanjung Kalimantan Selatan, karena batu bara diketahui ada di kabupaten tersebut dari singkapan yang dipetakan oleh ahli geologi Belanda pada tahun 1930-an dan dari persimpangan di kedalaman sumur minyak yang dibor oleh Pertamina pada tahun 1960-an.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa saja yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC)? PT KPC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri baik pasar ekspor maupun domestik.
-
Kenapa Kemendag berkoordinasi dengan industri tembakau? Lebih lanjut Mendag menjelaskan, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau agar industri tembakau melakukan program kemitraan dengan petani.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana proses terbentuknya minyak bumi? Akhirnya, setelah jutaan tahun berada dalam lingkungan yang bertekanan tinggi dan rendah oksigen, ganggang dan plankton mengalami perubahan wujud menjadi cairan minyak hitam yang lengket.
Isa menjelaskan, joint analysis beserta joint program lainnya seperti joint probis (proses bisnis), joint audit, hingga joint collection (ABS), dinilai efektif membantu proses dalam mendeteksi piutang PNBP dan meningkatkan penagihan atas piutang-piutang.
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA dan KND, Kurnia Chairi menyampaikan, joint analysis yang dilakukan oleh DJA bersama DJP dan DJBC pada tahun 2020 berhasil mengidentifikasi potensi kurang bayar PNBP senilai lebih dari Rp3 triliun. Sehingga piutang PNBP yang disetorkan ke kas negara sudah mencapai Rp2 triliun.
Sementara, di tahun 2022 ini DJA melakukan joint analysis atas 800 wajib bayar yang juga merupakan wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). "Akan bisa kita dapatkan sekiranya ada yang tidak secara proper melaksanakan kewajibannya," imbuhnya.
Di samping itu, saat ini joint collection juga sedang dilakukan atas perusahaan tambang yang teridentifikasi sudah membayar royalti kepada Kementerian ESDM, namun ternyata belum membayar PNBP penggunaan kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kurnia mencatat, ada sejumlah tunggakan PNBP penggunaan kawasan hutan yang belum dibayarkan sebanyak Rp3 triliun. Kemudian, yang telah berhasil diidentifikasi ada 112 wajib bayar dengan tunggakan PNBP penggunaan hutan senilai Rp1 triliun.
"Sebagian sudah melakukan penyetoran, sekitar 90-an wajib bayar. Ada beberapa yang berkomitmen menyetor karena akan dilakukan automatic blocking system," pungkas Kurnia.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Sumber Daya Alam Sumbang PNBP Terbesar, Capai Rp114,6 Triliun
Penerimaan BLU Semester I-2022 Turun Terdampak Larangan Ekspor CPO
Menkeu Optimistis Realisasi PNBP 2022 Lewati Target, ini Pemicunya
Ada yang Tidak Beres, Kontribusi Kehutanan Hanya Rp5,6 Triliun ke PNBP
Per Juni 2022, Setoran PNBP LMAN ke Negara Capai Rp 746,11 Miliar
Kontribusi BUMN ke Negara Capai Rp371 Triliun di 2021