Kemenkeu pastikan tak ada pemangkasan tarif pajak penghasilan
Kepala Pusat Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Adriyanto, menegaskan pihaknya tidak akan menurunkan tarif PPh jika tujuannya untuk perang tarif. Saat ini, Kemenkeu sedang fokus melakukan penguatan dan peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance).
Kementerian Keuangan menegaskan tidak akan melakukan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh), meskipun sejumlah negara, seperti Amerika Serikat memiliki rencana untuk menurunkan tarif. Di mana, hal ini berpotensi memicu perang tarif di seluruh negara di dunia.
Kepala Pusat Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Adriyanto, menegaskan pihaknya tidak akan menurunkan tarif PPh jika tujuannya untuk perang tarif. Saat ini, Kemenkeu sedang fokus melakukan penguatan dan peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance).
"Kami tidak akan menurunkan PPh kalau tujuannya untuk perang tarif. Sekarang yang dilakukan adalah penguatan di DJP (Direktorat Jenderal Pajak), yaitu perbaikan tax compliance," ujar Adri di Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12).
Adri menegaskan peningkatan keyakinan masyarakat dan investor terhadap institusi pajak sangat penting. Apabila investor percaya terhadap institusi pajak maka tidak akan sulit untuk melakukan pemungutan pajak secara berkala.
"Keyakinan masyarakat terhadap institusi pajak sangat penting bagi masyarakat apalagi investor. Kalau investor percaya terhadap DJP maka faktor faktor lain jadi kecil kalau trust kepada institusi pajak itu besar," tandasnya.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Baca juga:
Jokowi: Negara lain lihat ekonomi kita optimis, kenapa kita malah tidak?
Tunggakan pajak kendaraan di Pekalongan tembus Rp 5,8 miliar
Misbakhun prediksi pendapatan pajak 90 persen hingga akhir tahun
Bapenda Badung bidik 4 hotel penunggak pajak miliaran rupiah
Di hadapan pegawai pajak, pimpinan KPK ingatkan soal integritas
Ini strategi bos pajak anyar hapus potensi korupsi di DJP
Di Hari Anti Korupsi, Menteri Sri Mulyani minta institusi pajak hapus citra koruptif