KemenPU-PR punya proyek jenis padat karya Rp 11,2 T bangun desa
Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi penggunaan dana desa. KemenPU-PR mengalokasikan anggaran sekitar Rp 11,238 triliun. Menteri Basuki memperkirakan, ada sekitar 263.646 orang tenaga kerja yang dibutuhkan.
Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi penggunaan dana desa. Salah satu kementerian yang diharapkan kontribusinya ialah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya punya sejumlah proyek untuk menjalankan permintaan Presiden Jokowi.
"Ada irigasi, jalan, jembatan, rumah, dan cipta karya, kotaku, infrastruktur ekonomi, sanimas (sanitasi masyarakat), pamsimas," ungkap Menteri Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/11).
Khusus untuk sejumlah proyek yang disebutkan di atas, KemenPU-PR mengalokasikan anggaran sekitar Rp 11,238 triliun. Menteri Basuki memperkirakan, ada sekitar 263.646 orang tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut.
"Kalau kerja satu bulan 22-25 hari asumsinya per bulan, berarti tenaga kerjanya 263.646 orang. Rata-rata upahnya sekitar Rp 3,314 juta per bulan per orang. Kita bayar harian atau mingguan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharini, mengatakan proyek padat karya rencananya dimulai pada Januari 2018. Proyek tersebut harus dijalankan berdasarkan asas manfaat untuk desa.
"Jadi program padat karya ini bukan hanya melingkupi infrastruktur atau sarana prasarana seperti embung tapi kita juga masuk ke pelayanan masyarakat," ucapnya.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
-
Bagaimana cara DPR mendorong kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,” ungkap Puteri.
Baca juga:
Presiden Jokowi dorong pemanfaatan dana desa didukung program kementerian
Jokowi minta dana desa bisa ciptakan kesempatan kerja
Kemendes terima 10.000 laporan terkait dana desa sepanjang Juli-Oktober
Ini arahan Sri Mulyani dalam pemanfaatan dana desa 2018 sebesar Rp 766,2 T
Diawasi Bhabinkamtibmas, penggunaan dana desa dicetak di spanduk
DPR usul penyaluran dana desa libatkan Kemendagri dan Kementerian PU-Pera
Ribuan perangkat desa geruduk Istana tagih janji Jokowi