Kementerian BUMN Siapkan Skema KPR untuk Generasi Muda, Cicilan di Bawah Rp1 Juta
Sementara untuk pembangunan perumahan dan biaya kredit rendah di luar daerah perkotaan besar saat ini juga sedang digodok.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyiapkan skema pembiayaan hunian yang ramah untuk generasi muda dengan kredit jangka panjang dengan durasi hingga 30 tahun.
"Bagaimana skema FLPP maupun skema lain nantinya untuk kredit jangka panjang, mungkin dengan tenor bahkan sampai 30 tahun, yang nantinya bisa dimulai dengan cicilan yang rendah," ujar Wamen BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat (29/11).
- BPHTB Dihapus, Harga Rumah Turun
- Pemerintah Siapkan Anggaran Rp90 Miliar Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN
- Pemerintah Siapkan Rp90 Miliar untuk Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Pembangunan IKN di Kalimantan
- Skema KPR 35 Tahun Digodok, Dirut BTN: Ringankan Cicilan Rumah Generasi Milenial dan Gen-Z
Skema cicilan bunga rendah dengan jangka waktu panjang lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini, diharapkan mampu menarik minat generasi Z untuk membeli hunian.
"Dengan daya beli mereka memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta," jelasnya.
Sementara untuk pembangunan perumahan dan biaya kredit rendah di luar daerah perkotaan besar saat ini juga sedang digodok.
Pihaknya pun akan menyerukan kepada perusahaan-perusahaan BUMN karya dan terkait dengan pembangunan agar mampu mendukung fasilitas di perumahan terjangkau yang akan dihadirkan lewat program 3 juta rumah itu.
"Perusahaan-perusahaan karya, semen dan sebagainya kita dorong lagi dengan telkom dalam konteks memberikan jaringan fiber optik, PLN memberikan akses langsung listrik dan sebagainya," katanya.
Dirinya juga berharap perumahan merakyat ini mampu menghadirkan fasilitas dan sarana prasarana yang baik termasuk kehadiran saluran gas yang menjadi sarana publik yang bermanfaat.
Penyaluran KPR FLPP Tahun Depan Ditingkatkan Jadi 800.000 Unit
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membutuhkan dana senilai Rp80 triliun untuk mewujudkan target program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 800.000 unit.
"Ini belum keputusan, tapi kajiannya kurang lebih Rp70 triliun sampai Rp72 triliun dari sisi pemerintah. Jadi, bank harus menyiapkan Rp80 triliun, kalau formatnya masih FLPP," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (29/11).
Target KPR FLPP sebanyak 800.000 unit rumah diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Dia berharap target penyaluran KPR FLPP dari yang sebelumnya 200.000 unit bisa naik menjadi 800.000 unit pada tahun depan.
Nixon menyambut baik rencana Menteri Ara meningkatkan kuota FLPP dan berharap target tersebut dapat menjadi keputusan resmi.
Hingga sejauh ini, diskusi teknis mengenai rencana itu masih berlangsung, termasuk soal model pendanaan. Rencananya, 50 persen pendanaan berasal dari pemerintah dan 50 persen dari likuiditas bank. Skema ini yang menjadi acuan BTN dalam menentukan perkiraan dana yang dibutuhkan bank untuk mengakomodasi kebutuhan target 800 ribu unit rumah KPR FLPP.
Terkait likuiditas bank sendiri, Nixon menyebut bakal mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), penerbitan obligasi, serta menjajaki pinjaman luar negeri. Likuiditas yang diperoleh dari obligasi dan pinjaman ditargetkan dapat mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun pada tahun depan.
"Tantangan buat bank adalah menyiapkan likuiditas. Kami juga lagi bicara dengan pemerintah supaya hal-hal terkait likuiditas dapat dibantu. Kami juga mengusulkan kalau bisa penerbitan obligasi bisa dijamin pemerintah agar lebih murah buat kami," tambahnya.