Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Buah dari Omnibus Law Cipta Kerja
Pengamat Ekonomi Politik, Fachry Ali menilai rencana pemerintah menambah Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja merupakan buah dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebab berbagai kemudahan yang tertuang dalam regulasi sapu jagat tersebut membutuhkan eksekutor yang terpusat.
Pengamat Ekonomi Politik, Fachry Ali menilai rencana pemerintah menambah Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja merupakan buah dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebab berbagai kemudahan yang tertuang dalam regulasi sapu jagat tersebut membutuhkan eksekutor yang terpusat.
Maka pemerintah memandang perlu meningkatkan level Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
"Kita lihat usaha meningkatkan BKPM jadi sebuah kelembagaan yang eksklusif ini konsekuensi dari omnibus law," kata Fachry dalam diskusi 'BKPM Kementerian Investasi?', Jakarta, Sabtu (10/4).
Ini juga menunjukkan negara akan menyambut hangat kehadiran para investor asing yang akan menanamkan modalnya. Memberikan senyum lebar dan menangani masalah investasi asing secara teknikal dengan memfasilitasi kebutuhannya.
"Senyum pengusaha harus disikapi teknikal. Apa yang diminta pengusaha ini harus dikabulkan," kata dia.
Dalam pengamatannya, selama ini pemerintah terlihat hanya mengumpulkan modal dari para pengusaha asing. Tidak ada arahan khusus dari pemerintah terkait sektor yang sebenarnya ingin dikembangkan secara serius oleh pemerintah.
Pemerintah belum bisa menjawab pertanyaan tentang kualitas investasi asing di dalam negeri. Termasuk dampaknya kepada masyarakat dan lingkungan.
"Pemerintah dan negara belum bisa jawab pertanyaan kualitatif itu," kata dia.
Tranformasi BKPM menjadi kementerian seperti yang dilakukan saat ini hanya memperlihatkan situasi kebutuhan negara akan modal sangat tinggi. Sisi lain bila Indonesia kalah ramah terhadap investor, negara akan kehilangan kesempatan dalam mendapatkan permodalan.
"Kalau tidak seperti itu, tidak senyum lebar ke pemilik modal itu negara lain siap menerima. Kompetisi kita bukan hanya politikal domestik," kata dia.
Untuk itu, dengan baik kelasnya BKPM menjadi kementerian harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan realiasi dari investasi asing. Peningkatannya pun harus di atas 15 persen, melebihi yang selama ini dilakukan para kementerian sektoral yang mendatangkan investasi asing untuk negara.
"Kalau peningkatan hanya 15 persen itu tidak menjawab keinginan negara. Kalau itu sama saja dengan yang dilakukan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan lainnya. Artinya tujuannya tidak sampai," kata dia mengakhiri.
Baca juga:
Ini Alasan Pemerintah Gencar Incar Investasi Asing
Berubah jadi Kementerian, Anggaran BKPM Naik 2,5 Kali Lipat
BKPM Ikut Arahan Presiden Soal Pembentukan Kementerian Investasi
Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Solusi Benang Kusut Investasi
BKPM Berubah Nama Menjadi Kementerian Investasi
Bos BKPM Ingin Kabupaten Buton Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Aspal
Bos BKPM: Hari ini yang Menguasai Dunia Adalah Orang yang Menguasai Ekonomi