Kementerian PU-PR bangunkan jalan masyarakat pedalaman di perbatasan Kalimantan
Jalan paralel perbatasan ini dikerjakan di tengah lahan berbukit yang secara akses sulit dijamah. Keberadaan jalan ini juga kelak akan membuka akses kepada masyarakat di pedalaman Kalimantan yang selama ini memanfaatkan jalur sungai jalur transportasi utamanya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terus melaksanakan pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan di Kalimantan Timur sepanjang 243,55 kilometer (Km). Salah satu tujuannya, yakni untuk mengalihkan jalur transportasi masyarakat sekitar yang selama ini berpaku terhadap keberadaan sungai besar seperti Sungai Mahakam.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Refly Ruddy Tangkere, mengatakan pihaknya mengutamakan faktor keberadaan pemukiman warga dalam pengerjaan jalan beraspal ini.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
"Dari sistem jaringan yang kita bangun ini, kita berupaya ada multifaktor yang menjadi kriteria yang kita ambil untuk penentuan ruas. Kita berupaya jalan ini bisa menyentuh pemukiman," terang dia di Balikpapan, Jumat (7/9).
Dari pantauan Liputan6.com, jalan paralel perbatasan ini dikerjakan di tengah lahan berbukit yang secara akses sulit dijamah. Keberadaan jalan ini juga kelak akan membuka akses kepada masyarakat di pedalaman Kalimantan yang selama ini memanfaatkan jalur sungai jalur transportasi utamanya, seperti di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang hingga kini belum tersentuh jalan beraspal.
Selain membangun jalan paralel perbatasan di Kalimantan Timur, Kementerian PUPR juga menyiapkan jalan akses penopang yang akan tersambung dengan ruas tersebut, yakni Jalan Tering-Long Bagun-Long Pahangai sepanjang 235 Km.
"Tentunya begini. Kalau lihat kehidupan orang pedalaman, akses (jalan) belum terbuka. Mereka menggunakan akses sungai, sehingga perkampungan-perkampungannya ada di sana," kata Refly.
Pemerintah sebisa mungkin berupaya agar jalan perbatasan ini bisa menyentuh pemukiman. Tapi, sambungnya, terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan, seperti membelah barisan bukit untuk dapat mencapai tepian sungai di mana rumah warga berada.
"Kalau dia tinggal di daerah dataran sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau dia tinggal di bawah, ini membutuhkan biaya yang besar," kata dia.
Secara perbandingan biaya, dia menyebutkan, prinsip membangun jalan baik di kawasan perbatasan ataupun jalan arteri di tengah kota sebenarnya sama. Namun, dia menekankan, lagi-lagi persoalan kontur lahan menjadi kendala utamanya.
"Mahal atau tidaknya itu tergantung dari medan. Kalau ini di daerah yang datar, tentu lebih murah. Daerah yang datar tapi tanah lunak, tentu lebih mahal daripada yang di perbukitan. Jadi tergantung dari kondisi di lokasi.
Jalan paralel ini diharapkan bisa difungsionalkan pada 2019 mendatang. Dengan alokasi anggaran 2018 sebesar Rp 839,4 miliar untuk pengerjaan lanjutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat sepanjang 1.070 km, proses pembangunan masih butuh sokongan dana agar kelak bisa selesai secara utuh pada 2025.
Refly mengatakan bahwa keberadaan jalan di lintas batas negara ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, keberadaan jalan ini juga akan memperkuat ketahanan negara di area terluar.
"Perbatasan ini fungsinya bukan hanya sebagai jalan perbatasan juga. Dia merupakan sabuk komando untuk jalan strategis pertahanan dan keamanan. Jadi selain untuk membuka isolasi, dia juga sebagai sabuk komando di perbatasan," ucap dia.
Sebagai informasi, jalan paralel perbatasan Kalimantan mulai dikerjakan sejak 2015. Kementerian PUPR turut dibantu oleh awak Zein TNI AD dalam urusan pembukaan lahan.
Dia juga menyebutkan, tanggungan biaya dalam penanganan jalan bukan hanya berasal dari pemerintah pusat, tapi juga dibantu oleh APBD. Sehingga ke depan, lanjutnya, kualitas ruas jalan otomatis akan diselaraskan dengan grand design yang sesuai dengan standard jalan nasional.
Refly menyatakan pihaknya bakal memprioritaskan pengerjaan jalan yang terhubung langsung dengan pemukiman warga, dengan tujuan pendistribusian logistik secara satu harga. "Tapi ada daerah-daerah tertentu yang enggak ada penduduk. Artinya, kalau pendanaan belum cukup kita akan prioritas dulu ke daerah yang ada penduduknya," dia menambahkan.
Terkait penggunaan material konstruksi, pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan ini coba memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar. "Kita berupaya menggunakan material setempat, memaksimalkan dan mengoptimalkan yang ada di sana," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Intip proyek terminal senilai Rp 1,3 triliun di Kota Depok
Dampak kenaikan USD pengaruhi proyek LRT Jakarta
Jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 1.070 Km selesai 2019
5 Fakta menarik dan membanggakan Indonesia dalam angka selama Asian Games 2018
Menteri Basuki sebut depresiasi Rupiah tak pengaruhi proyek infrastruktur
Pemerintah bakal sediakan bahan bangunan untuk korban gempa Lombok
Pemerintah kebut pembangunan fasilitas umum dan rumah masyarakat Lombok