Kementerian PUPR bangun jembatan apung pertama di Indonesia
Jembatan apung disebut lebih murah dari segi pembiayaan dibanding dengan skema tiang pancang.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan akan membangun jembatan apung yang akan menghubungkan Desa Ujung Alang dan Desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jembatan apung sepanjang 40 meter ini nantinya akan menjadi jembatan dengan teknologi apung pertama di Indonesia dan akan dipasang pada bulan Mei ini.
"Dipilihnya teknologi apung untuk jembatan ini dikarenakan setelah dilakukan pengamatan, lokasi di mana jembatan ini akan dipasang tidak dimungkinkan untuk membangun jembatan dengan teknologi pancang," kata Kepala Balitbang PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/5).
Ditambahkannya, kalaupun ingin dibangun dengan pancang, pembangunan jembatan ini akan membutuhkan dana yang sangat besar. Hasil pengamatan tim Pusat Litbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) menemukan bahwa sedimen yang di lokasi tempat akan dibangun jembatan memiliki kedalaman hingga 20 meter.
Kondisi ini membuat tim memutuskan bahwa teknologi apunglah yang cocok untuk diaplikasikaan dalam pembangunan jembatan di kampung nelayan ini. Selain biaya produksinya lebih murah, keunggulan dari jembatan hasil teknologi Balitbang PUPR ini mudah dibongkar-pasang atau dipindah-pindah.
Pembangunan jembatan ini awalnya adalah usulan dari Mantan Menko Kemaritiman Dwisuryo Indroyono pada 2015. Kemudian pada awal 2016 ini Pusjatan memulai perancangan jembatan dan langsung melakukan trial assembly jembatan apung pada bulan Januari hingga April 2016.
Baca juga:
Desember, proyek rel Kaltim senilai Rp 72 T mulai dikerjakan
BKPM: 31 proyek senilai Rp 55,5 T manfaatkan program KLIK
Pemerintah siapkan rusun Kemayoran untuk Asian Games 2018
Pemerintah anggarkan Rp 5,6 T bangun 4 rusunawa
ESDM target bangun 7 pembangkit listrik tenaga sampah hingga 2018
Pasokan ikan melimpah, Rizal Ramli akan buat pelabuhan ekspor baru
BKPM sebut masih ada pemda tolak pembangunan kawasan industri
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Dimana Pertamina akan menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan infrastruktur hijau? PT Pertamina (Persero) menyiapkan 9 (sembilan) potensi kerjasama dan kolaborasi sebagai upaya langkah konkrit dalam membangun infrastruktur hijau di ajang flagship event ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang akan berlangsung di Jakarta pada 5 - 6 September 2023.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.