Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan
Ketiga lembaga internasional tersebut adalah JICA, KOICA, ILO.
Ketiga lembaga internasional tersebut adalah JICA, KOICA, ILO.
-
Apa yang sedang dimatangkan oleh Kemnaker? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan PMI antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
-
Mengapa Kemnaker mendukung keberadaan RAI? Wapres juga menilai banyak lembaga amil zakat yang belum terkelola dan terpungut dengan baik."Saya sangat mendukung adanya lembaga-lembaga yang bergerak untuk kebaikan dalam arti mengumpulkan dana potensinya memang ada," kata Wapres.
-
Kenapa Kemnaker meningkatkan kapasitas TKS Pendamping TKM Pemula? Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus meningkatkan kapasitas tenaga kerja sukarela (TKS) pendamping tenaga kerja mandiri (TKM) Pemula dalam upaya menumbuhkan wirausaha baru.
-
Kenapa kerja sama antara Kemnaker dan Kadin dianggap penting? MoU tentang dua hal ini sangat penting mengingat Kemnaker dan Kadin memiliki ranah tugas yang hampir sama, yakni menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya.
-
Kenapa Kemnaker mengadakan kompetisi KKIN? Pelaksaan KKIN bertujuan untuk memotivasi instruktur-instruktur di Indonesia dalam meningkatkan kompetensinya.
-
Bagaimana Kemnaker meningkatkan kapasitas TKS Pendamping TKM Pemula? Salah satu langkah peningkatan kapasitas pendamping, dilakukan melalui pembekalan TKS pendamping TKM Pemula. "Kapasitas, kapabilitas serta kecakapan TKS dalam mendampingi kelompok wirausaha TKM Pemula sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan wirausaha baru yang berprospek untuk tumbuh dan berkembang, " kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Titik Masudah saat memberikan pembekalan TKS pendamping TKM Pemula tahap III tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (14/11).
Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan menggelar kegiatan Pengembangan Kompetensi Ketenagakerjaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Mekanisme Kerja Sama Internasional. Kegiatan ini melibatkan 3 lembaga internasional dalam pengembangan SDM ketenagakerjaan di Indonesia.
Adapun, ketiga lembaga internasional tersebut adalah Japan International Cooperation Agency (JICA), The Korea International Cooperation Agency (KOICA), dan International Labor Organization (ILO).
"Kami sangat berharap dengan kegiatan ini kami dapat memperkuat hubungan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dengan organisasi internasional seperti JICA, KOICA, dan ILO untuk bersama-sama bersinergi memperkuat kemampuan ketenagakerjaan dan memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Senin (13/5).
Ida Fauziyah mengatakan, dalam kegiatan ini akan dibahas mengenai peluang kerja sama antara organisasi internasional melalui program-program pengembangan kompetensi yang mereka miliki dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Mengingat setiap daerah memiliki permasalahan ketenagakerjaan yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan SDM aparatur ketenagakerjaan akan berbeda-beda pula baik secara komposisi, kuantitas, maupun kualitas.
Pertemuan ini memiliki arti penting bagi pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, dan menjadi momentum penting mewujudkan sinergitas dan kolaborasi pemerintah pusat,"
"Lalu pemerintah, daerah serta organisasi Internasional dengan Kemnaker sebagai leading sector pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia," ucapnya.
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Pelatihan SDM Ketenagakerjaan bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama saling meningkatkan komunikasi dan memperkuat sinergi pengembangan kerja sama antara Kemnaker dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Pelatihan ASN Ketenagakerjaan ini merupakan wadah berdiskusi mengenai bagaimana pengembangan pelatihan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah, mengingat setiap organisasi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, dan kebutuhan Ketenagakerjaan yang berbeda-beda."
"Perbedaan ini pula yang harus disikapi dengan bijaksana dan disinergikan agar pelatihan yang diberikan tepat sasaran baik itu secara kualitas maupun kuantitas," ujarnya.