Kepala BKP Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras di Council Meeting APTERR ke-7
Agung mengusulkan untuk menambah aktivitas baru berupa monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program penyaluran bantuan APTERR baik Tier 3 maupun Tier 1 pada Rencana Kerja dan Anggaran Operasional Tahunan APTERR Tahun Fiskal 2019.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi selaku Pimpinan Delegasi Indonesia mengusulkan evaluasi dampak bantuan beras pada pertemuan APTERR ke-7 di Putrajaya, Malaysia, 19-20 Februari 2019.
Pada kesempatan tersebut Agung mengusulkan untuk menambah aktivitas baru berupa monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program penyaluran bantuan APTERR baik Tier 3 maupun Tier 1 pada Rencana Kerja dan Anggaran Operasional Tahunan APTERR Tahun Fiskal 2019.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dikatakan Menteri AS tentang Kominfo dalam berita hoaks yang beredar? Judul berita itu mencatut situs berita Liputan6.com, berjudul; "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina."
-
Apa yang dituduhkan oleh Kementerian Keamanan Negara China? Kementerian Keamanan Negara mengatakan beberapa negara telah menargetkan penduduk China karena “motif tersembunyi.”
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
"Usulan ini sangat realistis dan penting untuk mengetahui permasalahan dan perbaikan sehingga kegiatan strategis ini akan semakin baik ke depannya," ujar Agung.
Agung melanjutkan, Indonesia dan negara anggota perlu menyiapkan dan menyampaikan proposal kepada APPTERR Sekretariat. Terkait dengan pembayaran Operasional Cost (OC) phase ke-2 diharapkan negara anggota APTERR segera mempercepat proses ratifikasi dan menyerahkan kepada Sekretariat ASEAN. Hasil lainnya adalah mendorong negara APTERR memanfaatkan cadangan beras melalui skema Tier-1.
Sebagai informasi, wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.
Negara-negara di kawasan ASEAN Plus Three memiliki coping strategy untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi. Mekanisme yang dilakukan yaitu melalui pembentukan cadangan beras antara negara ASEAN Plus Three (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve ). APTERR dibentuk berdasarkan prinsip kemandirian kolektif akan memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional masing-masing negara, serta ketahanan ekonomi regional dan solidaritas Negara ASEAN Plus Three.
Pertemuan APTERR dibuka oleh Zunika Binti Mohamed, Deputi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian dan Industri Azas Tani, Malaysia dan dihadiri perwakilan dari negara-negara ASEAN kecuali Singapura, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat China dan APTERR Sekretariat.
Pada pertemuan tersebut juga telah disepakati memilih kembali Mr. Chanpithya Shimpalee sebagai General Manager Sekretariat APTERR masa periode 2019 s/d 2021. Council Meeting berikutnya akan dilaksanakan di Myanmar pada bulan Februari atau April 2020.
(mdk/hhw)