Kepala BPN: PTSL Beri Nilai Tambah Ekonomi Hingga Rp5.219 Triliun
Hadi menyampaikan, di antara nilai tambah tersebut, Kabupaten Sidoarjo berkontribusi sebesar Rp160 miliar yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Hak Tanggungan sejak tahun 2020.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyebut bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memberikan nilai tambah ekonomi lebih dari Rp5.219 triliun kepada perekonomian Indonesia.
Hal ini dikatakan Hadi Tjahjanto saat menyerahkan sertifikat aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Barang Milik Negara (BMN), sertifikat aset PT PLN (Persero), sertifikat tanah wakaf, serta sertifikat untuk rumah ibadah, di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN memastikan sertifikat tanah elektronik dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah? Tak hanya sampai di situ, ia menuturkan untuk menjadikan sertifikat tanah elektronik dapat digunakan untuk alat pembuktian yang sah, Kementerian ATR/BPN perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak hingga terbentuklah sistem layanan sertipikat tanah elektronik. "Prosesnya sudah merupakan proses elektronik bukan hanya digitalisasi scan saja, tetapi datanya sudah terbungkus secara elektronik sehingga tidak bisa diubah atau dipalsukan," ujar Andry Novijandry.
-
Kenapa sertifikat tanah elektronik penting bagi masyarakat? Presiden mengatakan sertifikat ini penting bagi masyarakat untuk menghindari sengketa atas tanah.
-
Kapan implementasi sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Badung diresmikan? Implementasi sertifikat elektronik di Kabupaten Badung diresmikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Kapusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, Andry Novijandry dan Kepala Kantah Kabupaten Badung, Heryanto di Kantah Kabupaten Badung, Kamis (15/2).
-
Dimana Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah elektronik di Banyuwangi? Presiden menyerahkan sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah untuk Rakyat dalam program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), di Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun, Selasa (30/4).
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
"Sejak tahun 2017 sampai 2023 ini, PTSL telah memberikan nilai ekonomi sebanyak kurang lebih Rp5.219 triliun. Artinya ini adalah indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang," ujar Hadi dikutip dari Antara, Sabtu (6/5).
Hadi menyampaikan, di antara nilai tambah tersebut, Kabupaten Sidoarjo berkontribusi sebesar Rp160 miliar yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Hak Tanggungan sejak tahun 2020.
Pada sisi lain, Hadi juga menyoroti perihal tanah rumah ibadah dan wakaf yang ditargetkan selesai pada 2024. Jika seluruh rumah ibadah telah disertifikatkan maka bisa dengan mudah menyampaikan data jumlah seluruh rumah ibadah yang ada di Indonesia.
"Program penyertifikatan tanah wakaf terus kami lakukan sampai dengan akhir 2024. Saya telah meminta kepada Pak Kepala Kanwil untuk segera mendata semua masjid, rumah ibadah lainnya, agar lebih mudah di monitor mana yang belum tersertifikasi," kata Hadi.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali menyatakan, memiliki kebanggaan terhadap program PTSL. Karena itu, dia meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk menambah program PTSL di Kabupaten Sidoarjo.
"Pak Menteri, mohon PTSL di Sidoarjo ini ditambah, karena itu sangat berdampak baik buat kami," ujar Ahmad.