Ketika bos Freeport McMoran mengemis minta keringanan

Freeport masih keberatan atas penerapan bea keluar ekspor mineral yang dinilai terlalu tinggi.

2014-01-30 09:02:00

Hampir setengah abad kekayaan alam bumi cenderawasih Papua dikeruk perusahaan tambang terbesar dunia, PT Freeport Indonesia. Perusahaan yang berafiliasi ke Freeport-McMoRan di Amerika Serikat ini tak henti menambang kekayaan alam Indonesia berupa emas, perak dan tembaga sejak 1967.

Hampir setengah abad Freeport bak penguasa di Indonesia. Pemerintah seolah dibuat tak berdaya dengan kedigdayaan perusahaan yang markas besarnya di Negeri Paman Sam ini. Tengok saja saat kejadian longsor tambang Big Goosan milik Freeport Indonesia yang menewaskan 28 orang pekerja tambang. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan menterinya untuk meninjau langsung ke tambang Freeport . Namun dengan santainya pihak Freeport melarang. Pemerintah pun bergeming.

Cerita kedigdayaan Freeport tidak berhenti sampai di situ. Soal renegosiasi kontrak karya dan royalty yang dibayar Freeport pada Indonesia juga menunjukkan arogansi Freeport . Mereka menolak renegosiasi kontrak karya dan menolak menambah royalty yang selama ini hanya 1 persen untuk Indonesia. Meskipun berulang kali pemerintah mengaku terus memaksa Freeport menuruti aturan, nyatanya tak ada hasilnya.

Freeport juga berulah soal UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Di dalamnya ada aturan larangan ekspor bahan mentah. Hasil tambang harus diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia diwajibkan membangun smelter. Freeport protes keras dan ngotot minta dispensasi diperbolehkan ekspor bahan mentah.

Pemerintah melunak dan mengeluarkan kelonggaran. Salah satunya dengan mengeluarkan aturan turunan soal pelonggaran ekspor mineral olahan berupa konsentrat. Kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang belum bernomor ini menjelaskan bahwa bea keluar maksimal bagi ekspor konsentrat adalah 60 persen. Pihak Freeport masih tetap keberatan. Lobi-lobi kepada pemerintah kembali dilakukan.

Tapi kali ini kondisinya berbeda. Freeport tidak sekadar melobi soal aturan dalam UU Minerba, tapi juga 'mengemis' minta keringanan dan dispensasi dari pemerintah Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, itu dilakukan langsung oleh CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson yang jauh-jauh terbang dari markasnya di New York untuk menemui beberapa menteri di Indonesia.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat , Richard mengeluhkan besarnya bea keluar yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Freeport berjanji membangun smelter atau pemurnian dalam negeri jika diberikan keringanan fiskal berupa bea keluar.

"Jadi dia bersedia melakukan smelter apabila mendapatkan relaksasi dari ketentuan ekspor duty (bea keluar)," ucap Hidayat ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Secara tegas MS Hidayat mengungkapkan, Kementerian Perindustrian tidak bisa memenuhi permintaan induk Freeport Indonesia itu. Sebab, bea keluar merupakan wewenang Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Hidayat mempersilakan bos Freeport menemui Menteri Keuangan Chatib Basri .

"Saya bilang tidak bisa. Saya persilakan datang ke Pak Hatta dan Pak Chatib Basri," tegasnya.

Hidayat menyebut, pihak Freeport masih keberatan atas penerapan bea keluar ekspor mineral yang dinilai terlalu tinggi.

"Mereka dapat keputusan Menkeu soal bea keluar. Saya bilang regulasi memang sudah begitu. Sekarang biar mereka ketemu Menteri Keuangan dan Pak Hatta. Nanti kita bicarakan lagi," katanya.

Usai pertemuan dengan Hidayat, Richard langsung bergegas menuju kantor Kementerian Keuangan. Dia datang menemui Menteri Keuangan Chatib Basri . Pertemuan berlangsung tertutup. Namun, hasil pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam itu masih tanda tanya. Sebab, baik Richard maupun Chatib Basri enggan mengungkapkan soal permintaan keringanan bea keluar. Mantan Kepala BKPM ini mengaku kedatangan bos Freeport hanya menanyakan mengenai kebijakan dan aturan main UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara.

"Saya mesti jalan sekarang. Dia cuma nanya mengenai seperti apa policy nya. Cuma itu, enggak akan ada apa-apa yang di bicarain," ujar Chatib di Kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Ketika disinggung soal permintaan keringana bea keluar, Chatib berkilah. Dia kembali mengatakan bahwa pertemuan hanya membicarakan soal UU Minerba dan larangan ekspor bahan mentah.

"Dia nanya policy nya, enggak bilang soal itu. Memang di kemenperin dia preskon. Dia cuma nanya policy nya seperti apa," jelasnya.

Bos Freeport-McMoRan juga tidak mengungkap hasil pertemuan dengan Chatib. "Pertemuan berjalan dengan baik," ujar Richard.

Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto yang datang menemani Richard juga enggan berkomentar banyak. Dia menegaskan, kedatangan petinggi Freeport menemui pemerintah Indonesia sudah disampaikan saat bertemu dengan Menteri Perindustrian Siang tadi.

"Sudah kan siang tadi, tanya pak Richard," ucapnya dengan mimik muka lesu sembari buru-buru masuk ke dalam mobilnya.

Freeport yang ngotot tak mau membangun smelter juga disentil Menteri ESDM Jero Wacik . Dia menyindir perusahaan tambang besar yang tidak mau membangun atau bekerja sama mendirikan smelter. Menurutnya, perusahaan-perusahaan itu sudah menikmati keuntungan yang luar biasa besar dari hasil mengeruk mineral Indonesia.

"Masak sekian tahun tidak punya duit? Miskin amat," ujar Jero di Komplek DPR, Senayan, Jakarta.

Jero Wacik tidak bisa menerima alasan perusahaan-perusahaan yang tidak membangun smelter karena tidak punya uang. Dalam pandangannya, perusahaan tambang sudah banyak diuntungkan dari praktik ekspor mineral mentah selama ini.

Baca juga:
Menkeu Chatib kabur ditanya soal Freeport
Menkeu tak ungkap lobi Freeport minta keringanan bea keluar
Usai temui Menkeu, bos Freeport McMoran bungkam
Freeport dan Newmont tak diberi izin ekspor konsentrat
Jero Wacik: Tak mau bangun smelter, miskin amat

(mdk/noe)