KKP Berharap Tak Ada Pemotongan Anggaran di 2022
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap tidak ada lagi pemotongan anggaran atau refocusing di tahun 2022. Lantaran anggaran tahun 2021 sudah direfocusing.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap tidak ada lagi pemotongan anggaran atau refocusing di tahun 2022. Lantaran anggaran tahun 2021 sudah direfocusing.
"Kami sampaikan di awal Rp 169,21 miliar setelah direcofusing di tahap 4 menjadi Rp 134,70 miliar dan bisa ditelaah bahwasannya jumlahnya berkurang sekitar Rp 35 miliar untuk di dirjen tangkap alat penangkapan ikan untuk aspirasi," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Senin (6/9).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kepastian hukum di PLBN? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Apa isi dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KKP? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
Untuk itu, dia meminta dukungan agar rekapitulasi aspirasi dari Komisi IV DPR RI terkait program yang akan dilakukan KKP di tahun 2022 bisa terlaksana dengan baik dan diharapkan tidak terjadi pemotongan anggaran.
Di samping itu, untuk mengatasi pemotongan anggaran KKP akan membelanjakan anggaran dengan cepat di bulan Januari-Februari di tahun 2022. Hal itu dilakukan agar tidak seperti anggaran tahun lalu yang realisasinya lambat sehingga mengalami refocusing/pemotongan.
"Mudah-mudahan tidak ada pemotongannya. Kita memang harus sudah mulai belanja di bulan Januari-Februari, jadi jangan sampai seperti tahun-tahun lalu lambat dalam penyerapan sehingga dipotong itu wajar. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan para komisi 4 Kita sudah harus mulai habiskan (anggaran) di awal, itu kerja kami nanti di tahun 2022 mohon dukungan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp 8,043 triliun, dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas utama KKP untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan.
"Mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam Pagu anggaran tahun 2022, serta untuk dapat melaksanakan kegiatan prioritas utamanya untuk kepentingan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan maka KKP mengusulkan tambahan Pagu sebesar Rp 8,043 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar, dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Senin (6/9).
Dari Rp8,043 triliun akan digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp 236,61 miliar, dan belanja non operasional sebesar Rp 7,806 triliun. Maka usulan Pagu definitif KKP tahun 2022 menjadi Rp 14,16 triliun.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KKP Usul Tambah Anggaran Rp8,04 Triliun di 2022
Akademisi Nilai Transmisi Energi Baru Terbarukan Berpotensi Gagal
Intip Arah Kerja Anggaran Pemerintah di 2022
Komisi XI DPR Sepakat Pagu Anggaran Kemenkeu di 2022 Sebesar Rp44 Triliun
Sri Mulyani Beberkan Rencana Kerja Kemenkeu di 2022
Komisi VIII Dukung 11 Pos Anggaran Tambahan Kemenag Senilai Rp11,5 T