KKP Jemput Bola Buka Layanan Pengurusan NIB dan Kusuka ke Pedagang Ikan
KKP menyediakan pendampingan penerbitan perizinan secara gratis hingga 31 Mei 2023.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka layanan jemput bola bagi para pedagang ikan di Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta Utara, untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka). KKP menyediakan pendampingan penerbitan perizinan secara gratis hingga 31 Mei 2023.
"Kita lakukan pendekatan edukatif dengan menyampaikan pentingnya memiliki perizinan berusaha," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/5).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dikatakan Menteri AS tentang Kominfo dalam berita hoaks yang beredar? Judul berita itu mencatut situs berita Liputan6.com, berjudul; "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina."
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
Budi mengungkapkan edukasi langsung ke pedagang dimulai dengan penjelasan manfaat memiliki NIB serta Kusuka. Dikatakannya, NIB layaknya NIK bagi usaha yang berfungsi sebagai identitas usaha. Dengan identitas tersebut, pedagang bisa mengakses pembiayaan hingga mengurus perizinan lainnya.
Kemudian Kusuka bermanfaat agar para pedagang bisa mengakses bantuan atau program KKP. "Sama halnya NIK (KTP), mau nikah, buka rekening dan sebagainya kita pakai NIK. Nah, NIB dan Kusuka ini perizinan dasar yang fungsinya seperti itu tapi ini untuk usaha," jelas Budi.
Dalam kesempatan ini, Budi menggandeng KPP Pajak Pratama Jakarta Penjaringan, PTSP Jakarta Utara guna melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap para pedagang. Dia berharap sinergitas ini menunjukkan kepada para pedagang bahwa pemerintah hadir sekaligus mendampingi para pedagang di PIM Muara Baru.
"Kita bersinergi di lapangan dan kita mendampingi proses perizinan para pedagang sampai tuntas," katanya.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil pendataan awal tim pengawasan terpadu yang berisi Ditjen PDS, Ditjen PSDKP, Itjen dan Biro Umum KKP, dari 381 pedagang ikan di PIM Muara Baru, 208 orang diantaranya telah memiliki Kusuka. Kemudian 1 orang memiliki NIB dan 28 orang memiliki NPWP.
Sejak sepekan dibuka, 41 pedagang telah memproses NIB untuk Klasifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (47215) dan 29 pedagang mendaftar Kusuka di gerai pelayanan.
"Pelayanan Gerai akan terus dilakukan dan dioptimalkan oleh Tim agar Pelaku Usaha di PIM Muara Baru terdaftar dan memiliki NPWP, NIB dan Kusuka," tutup Budi.
Sebelumya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Menteri Trenggono menjelaskan pelayanan publik yang prima harus didukung oleh data yang lengkap agar kebijakan yang dirumuskan dan diambil lebih terarah dan tepat sasaran. Data yang dimaksud di antaranya data masyarakat kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta sarana dan prasarana yang ada.
Baca juga:
KKP Fasilitasi Istri Nelayan Jadi Pengolah Ikan
45 UMKM Binaan KKP Perluas Pasar di Ajang Pameran Internasional
KKP Catat Potensi Transaksi USD 54,6 Juta dari Pameran Produk Perikanan di Barcelona
KKP Jamin Ikan Yang Diekspor ke Uni Eropa Diproduksi Secara Keberlanjutan
KKP Dongkrak Ekspor ke UE di Seafood Expo Global