Komisi IV DPR Sebut Indonesia Kekurangan Penyuluh Pertanian
Ketua Komisi IV DPR, Sudin menilai, jumlah penyuluh pertanian yang dimiliki saat ini masih kurang. Sebab dari 75 ribu desa potensi pertanian, hanya ada 38 ribu penyuluh pertanian.
Ketua Komisi IV DPR, Sudin menilai, jumlah penyuluh pertanian yang dimiliki saat ini masih kurang. Sebab dari 75 ribu desa potensi pertanian, hanya ada 38 ribu penyuluh pertanian.
"Kenyataanya kita ini kekurangan penyuluh," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (17/1).
-
Kenapa Komisi IV DPR RI sepakat untuk melanjutkan program Food Estate? Dari hasil diskusi itu kami mendapat informasi dari petani langsung juga dari kepala daerah baik dari Gubernur KalTeng yg diwakili WaGub Edy dan juga Bupati Pulang Pisau bahwa food estate ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat khususnya petani. Meski masih ada beberapa hal yang harus dibenahi terutama terkait tata kelola air atau infrastruktur irigasi/drainase, tetapi kami melihat program ini sangat layak dilanjutkan, dan kami tentu akan mengupayakan ada anggaran bantuan lagi dari pusat di tahun 2024 nanti," ungkap Djarot.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Kapan rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional akan digelar? Herindra menambahkan bahwa dalam waktu dekat Menhan Prabowo dan jajaran Kemenhan akan menggelar rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Siapa yang dilantik menjadi Menteri Pertanian oleh Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian (Mentan).
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
Kurangnya penyuluh pertanian ini menyebabkan pengumpulan data yang dilakukan Kementerian Pertanian. Sehingga dia menilai dalam melakukan pendataan penyuluh hanya menyalin data yang sudah dibuat tahun sebelumnya.
"Akibatnya cara yang gampang ya copas (copy-paste/menyalin) saja," imbuhnya.
Dia pun menyarankan agar para pejabat Kementerian Pertanian melakukan pengecekan ke lapangan langsung. Agar tidak hanya menerima laporan berupa data tanpa mengetahui berbagai hambatan yang terjadi di berbagai tingkat pengumpulan data.
"Makanya sering ke daerah. Jadi tahu yang terjadi di kecamatan, desa dan lainnya seperti apa. Saya minta tolong Bapak cek ke lapangan," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi menambahkan, para penyuluh pertanian saat ini berbeda dengan era tahun 80-an. Luas lahan pertanian di desa tidak seragam. "Masalah penyuluh sekarang beda dengan penyuluh tahun 80-an, desa ini ada yang kecil, ada yang besar," kata Dedi.
Selain itu, status kepegawaian penyuluh pertanian tidak jauh berbeda dengan para guru honorer. Gaji penyuluh pertanian tidak besar tetapi memiliki beban pekerjaan yang tidak mudah.
"Status kepegawaiannya mereka honorer, persis guru honorer. Tetapi tanggung jawab mereka bukan hanya 1 desa 1 penyuluh, bisa jadi 1 penyuluh 3 desa, atau bahkan tidak ada sama sekali," kata dia.
Baca juga:
Komisi IV DPR Akui Kerap Ditanya Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi
Pupuk Indonesia akan Salurkan 9,04 Juta Ton Pupuk Subsidi di 2021
Kementan Beberkan Penyebab Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Naik
Penyaluran Pupuk Subsidi Terhambat Regulasi Kabupaten yang Belum Terbit
Luhut Minta Peta Jalan Pengembangan Food Estate Selesai April 2021
Cerita Pilu Petani Malang di Tengah Pandemi, Hasil Panen dan Pendapatan Terus Menurun