Komnas Ham nilai pemerintah belum serius reforma agraria
"Bahwa pemerintah ini sudah terjerembab menjadi rezim sebelumnya yaitu rezim tidak peduli keadilan agraria."
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum serius menjalankan reforma agraria. Kebijakan yang diterbitkan tak berbeda ketimbang pemerintahan sebelumnya.
"Bahwa pemerintah ini sudah terjerembab menjadi rezim sebelumnya yaitu rezim tidak peduli keadilan agraria sehingga terjadi ketimpangan, ketidakadilan dalam memanfaatkan kekayaan alam di dalam negeri ini," ujar Anggota Komnas Ham Dianto Bachriadi, Jakarta, Selasa (5/1).
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Apa yang diusulkan oleh Kementan untuk memperkuat sektor pertanian di negara Asean? Indonesia sendiri mendorong semua negara Asean untuk meningkatkan teknologi pertanian digital, ekonomi sirkular, energi biomassa, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian hama terpadu,
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Bagaimana Kementan akan meningkatkan produktivitas lahan rawa? Tidak hanya itu, produktivitas pun akan terus digenjot melalui perbaikan infrastruktur air dan penataan lahan hingga sarana dan prasarana yang digunakan dalam menggarap lahan.
Menurutnya, pemerintah Jokowi lebih mementingkan pengusaaan mayoritas sumber daya alam oleh segelintir pihak, baik perusahaan maupun perorangan. Sementara mayoritas warga negara, khususnya petani, nelayan dan masyarakat adat tidak bertanah.
"Jutaan hektar tanah, perusahaan merusak lingkungan terus dibiarkan tetapi disisi lain yang juga membutuhkan lingkungan disingkirkan secara sistematik," katanya.
"Rezim pemerintah ini lebih ganas, dibanding rezim order baru sekalipun dimana rezim pemerintah ini sangat kuat mencitrakan dirinya sebagai masa kampanye pemimpin yang kerakyatan."
Belum lagi, hampir 60 persen seluruh daratan Indonesia sudah teralokasikan untuk seluruh korporasi. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah Jokowi dapat menyusun program agraria yang tepat sasaran, agar tidak terjadi angka ketimpangan yang semakin melebar.
"Yang diberi hanya sisa-sisa saja, 60 persen seluruh daratan Indonesia sudah teralokasi korporasi perkebunan pertambangan, dan sisa-sisa yang diberikan masyarakat," katanya.
"Kalau sungguh-sungguh mau reforma agraria mulai dari angka ketimpangan pengusaan tanah, diberikan yang butuh, kalau perlu korporasi-korporasi seperti pertambangan ditutup maka kalau menganggu akses jalan."
(mdk/yud)