Konflik Pulau Rempang Tak Hentikan Investasi, Warga Disiapkan Rumah Baru dan Kompensasi Rp1,2 Juta

Pemerintah Siapkan Rumah Baru dan Kompensasi Rp1,2 Juta

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan kegiatan investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau tetap berjalan. Meskipun, beberapa waktu lalu sempat terjadi kericuhan atas rencana pemerintah yang akan membangun kawasan Rempang Eco City, di pulau tersebut.

Bahlil mengatakan kegiatan investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga, rencana investasi di Rempang harus tetap dilaksanakan demi meyakinkan investor. 

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia (investor) mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/9).

Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK (kepala keluarga) yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama. 

Rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan.

"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per kepala keluarga. Yang kedua adalah rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta," kata Bahlil. 

Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal. Selama masa transisi ini, pemerintah akan memberikan uang Rp1,2 juta per orang.

"Ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," kata Bahlil.

Nantinya, Pulau Rempang dengan luas mencapai 17.000 hektare akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan.

Kawasan ini mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Xinyi Group. 

Mereka berencana akan berinvestasi senilai USD11,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

"Total area itu kan 17.000 (hektare) tapi dari 17.000 (hektare) lebih itu kan ada sekitar 10.000 hektare itu kawasan hutan lindung yang enggak bisa kita apa-apain," 

kata Bahlil. 

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000 hektare yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 hektare," ungkap Bahlil.

Lanjutnya, Bahlil menekankan hak-hak masyarakat Rempang yang direlokasi ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau tetap dipenuhi.

Dia juga meminta agar penanganan relokasi di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

merdeka.com

"Proses penanganan rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft, yang baik. Dan tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana. Kita harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung," ujar Bahlil.

Mencekam, Warga Pulau Rempang Bentrok dengan Aparat

Sebelumnya, aparat gabungan TNI, Polri dan BP Batam memaksa masuk ke kampung adat masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (7/9/2023). Bentrokan antara aparat dan warga yang menolak penggusuran pun tidak dapat dihindari.

Aparat mulai masuk pada pukul 10.00 WIB pagi ini. Ribuan warga menunggu di Jembatan 4, Pulau Rempang, Kota Batam.

"Aparat memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok tata bata di Pulau Rempang," kata Bobi, seorang warga Rempang, Kamis (7/9).