Kumpulkan menteri ekonomi, Jokowi beri sinyal hapus PPh bagi petani tebu
Kewajiban PPh yang selama ini diterapkan sangat membebani petani gula. Untuk diketahui, peraturan yang berlaku selama ini adalah petani yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib mengeluarkan PPh sebesar 1,5 persen. Dan bagi yang tidak memiliki NPWP harus mengeluarkan PPh 3 persen.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa menteri ekonomi membahas soal pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para petani tebu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, dalam pertemuan didorong penghapusan Pph yang biasa dikeluarkan petani saat menjual gula ke Perum Bulog.
"PPh-nya dihapus saja biar petani enggak dibebani dan bisa bersaing. Kemungkinannya dihapusin 0 persen," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/6).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Apa yang terjadi pada sapi Presiden Jokowi di Blora? Tampak sapi tersebut mengamuk saat akan disembelih Dalam video yang diunggah akun YouTube Liputan6, tampak saat akan disembelih, muka sapi itu ditutup dengan sebuah kain. Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa saja yang dibahas oleh Presiden Jokowi saat kunjungan ke Gudang Bulog Lubuklinggau? Presiden juga menanyakan langsung kepada masyarakat tentang kualitas beras yang telah dibagikan. "Ada keluhan mengenai berasnya? Menurut saya itu berasnya lebih bagus dari yang saya makan. Saya tadi ditunjukkan oleh Pak Kepala Bulog di dalam, 'Pak ini yang dibagi'. Agak pulen ya tapi enak kan? Itu beras yang kita bagi itu premium," tanya Presiden, yang dijawab positif oleh hadirin.
Menurut Moeldoko, kewajiban PPh yang selama ini diterapkan sangat membebani petani gula. Untuk diketahui, peraturan yang berlaku selama ini adalah petani yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib mengeluarkan PPh sebesar 1,5 persen. Dan bagi yang tidak memiliki NPWP harus mengeluarkan PPh 3 persen.
"Ini dirasa berat bagi petani. Dan mereka kesulitan untuk menjual," ujar dia.
Mantan Panglima TNI ini menambahkan, rencana penghapusan PPh bagi petani tebu akan diteruskan kepada Kementerian Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang ditugaskan untuk menyampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Ini baru mau dibicarakan untuk Kemenkeu," ucapnya.
Upaya penghapusan PPh bagi petani tebu dilakukan setelah Moeldoko menerima Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Dalam pertemuan itu, APTRI meminta pemerintah membuat aturan pembebasan pungutan PPh agar Bulog tidak menarik pajak dari petani.
Baca juga:
Cerita Wali Kota Makassar tertibkan 'dewa-dewa' pengemplang pajak
Pengusaha minta pemerintah beri insentif pajak selama Asian Games 2018
Pajak progresif daerah ini menjadi yang terendah se-Indonesia
Ini keuntungan jika pemerintah kembali beri subsidi BBM Premium
Usaha tutup selama Ramadan, wajib pajak tetap diminta laporan