Masalah teknologi jadi tantangan pemerintah implementasikan reforma agraria
Implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan reforma agraria masih mengalami sejumlah tantangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, saat ini lahan-lahan pertanian sudah banyak ditinggalkan orang. Kendala lainnya adalah msalah teknologi.
Implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan reforma agraria masih mengalami sejumlah tantangan. Sejumlah skenario telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasinya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, saat ini lahan-lahan pertanian sudah banyak ditinggalkan orang. Seandainya lahan tersebut didistribusikan, ada peluang tidak digarap dengan baik. Tentu masalah seperti ini menjadi pertimbangan pemerintah.
Pada sisi lain, jika yang didistribusikan adalah hak guna usaha di sektor perkebunan, dikhawatirkan berdampak terhadap produktivitas nasional. Hal ini akan ikut mempengaruhi kinerja perekonomian secara umum.
"Masih banyak lagi tantangan-tantangan lainnya, seperti masalah teknologi," katanya dalam dikusi di Megawati Institute di Jakarta, Rabu (27/9).
Kendati demikian, dia meyakini reforma agraria tetap dapat dilakukan dengan sejumlah modifikasi. Misalnya melalui pengenaan pajak progresif terhadap pengelolaan lahan yang sudah ada. Untuk itu, BPN sedang menyiapkan koordinat digital agar posisi lokasinya akurat.
Pada saat bersamaan, pemerintah akan mendorong koperasi menjadi korporasi. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah akan membantu masyarakat dalam hal akses keuangan, teknologi, pasar, serta pemasaran.
"Dari simulasi alokasi lahan 9 juta hektare, jika diinjeksi kepada masyarakat, akan berdampak terhadap penurunan indeks gini tanah dari 0,59 menjadi 0,35," tegasnya.
Ekonom Megawati Institute Faisal Rahman mengakui pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan membangun aset produktif milik orang miskin. Selain akses keuangan dan teknologi, penting juga memberikan edukasi, fasilitas irigasi untuk pertanian, serta subsidi barang input.
Karena itulah, dia menyatakan sepakat dengan kebijakan reforma agraria yang diusung pemerintah. Dia menambahkan, kebijakan tersebut akan mampu mengikis ketimpangan. "Tapi tidak hanya redistribusi aset, tapi juga redistribusi akses. Ini penting sekaligus untuk dilakukan oleh pemerintah," kata Faisal.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan kebijakan satu peta dalam hal cross checking tentu memerlukan banyak aspek teknologi. Di mana, banyak lembaga multilateral tertarik untuk membantu.
"Saran saya, apabila hal ini msh bisa ditangani oleh negara, maka baiknya negara saja yang menangani hal ini untuk mempertahankan kemandirian dan keamanan informasi negara," kata Arif.
-
Apa yang dimaksud dengan sertifikat? Sertifikat adalah bukti kepemilikan atau keikutsertaan. Biasanya, sertifikat diberikan kepada mereka yang selesai mengikuti serangkaian acara.
-
Di mana Jokowi membagikan sertifikat lahan dan memberikan hadiah sepeda? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Siapa yang meminta percepatan sertifikasi tanah? Menurut Raja Juli, hal tersebut merupakan pesan Presiden Jokowi guna melakukan percepatan sertifikasi tanah.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Kapan Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Tegal? Bertempat di Gedung Olahraga Indoor Tri Sanja, Raja Juli menyerahkan 500 sertifikat tanah yang terdiri dari 495 sertifikat tanah rakyat dan 5 sertifikat wakaf. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli mengatakan, proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
-
Kenapa Raja Juli mendorong sertifikasi tanah wakaf? Menurut Sekjen PSI itu, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf menjadi penting dalam rangka melindungi tanah wakaf itu sendiri. Ia menambahkan kerap kali terjadi sengketa tanah wakaf akibat tidak adanya sertipikat tanah.
Baca juga:
Airin targetkan 120 ribu bidang tanah di Tangsel tersertifikasi tahun 2019
Target Menteri Agraria 126 juta bidang tanah tersertifikasi tahun 2025
Jokowi minta kades hingga Kejati percepat proses sertifkat tanah
Lelah menunggu Jokowi, kakek 80 tahun ini nyaris pingsan
Jokowi bagi-bagi 5.500 sertifikat tanah untuk warga se-Sukabumi
Ini alasan Djarot minta sertifikat Monas dibuat atas nama Pemprov DKI