Menaker berharap perusahaan adakan program mudik bersama

Imbauan mudik tertera dalam Surat Edaran Menaker Nomor 3 Tahun 2017.

Menteri Ketenagakerjaan HaniF Dhakiri telah mengimbau perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari Raya secara tepat waktu lewat Surat Edaran Menaker. Melalui surat edaran itu juga diharapkan adanya program mudik .

Imbauan mudik tertera dalam Surat Edaran Menaker Nomor 3 Tahun 2017 yang disebutkan bahwa, perusahaan diimbau mengadakan mudik bersama kepada pekerja atau buruh yang akan kembali ke kampung asalnya guna meringankan beban mereka.

"Untuk membantu dan meringankan pekerja atau buruh beserta keluarganya yang akan mudik lebaran, diimbau kepada para gubernur dan bupati/wali kota untuk mendorong perusahaan di wilayahnya menyelenggarakan mudik lebaran bersama," demikian yang tertera dalam surat edaran tersebut.

Sementara itu, perihal Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun ini, Hanif juga sudah meminta kepada kepala daerah baik gubernur, wali kota, atau bupati untuk mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja.

"Para gubernur, wali kota, atau bupati diharapkan ikut mengawasi pembayaran THR di daerahnya. Pastikan para pengusaha membayar THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Hanif.

Hanif mengatakan, pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pekerja dan dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Selain itu para kepala daerah juga diimbau untuk menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk mendirikan Posko Satuan Tugas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran.

Posko tersebut dimaksudkan untuk menerima pengaduan pekerja yang belum menerima THR serta sebagai pusat informasi bagi pengusaha yang berkonsultasi tentang teknik penghitungan THR.