Menaker: Gubernur Harus Tetapkan UMP Paling Lambat 20 November 2021
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kota (UMK) harus dilakukan paling lambat 30 November 2021 dan harus dilakukan setelah penetapan UMP.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengingatkan bahwa Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2021. Namun, karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.
"21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021," ujar Ida dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (16/11).
-
Apa yang sedang dimatangkan oleh Kemnaker? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan PMI antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
-
Kapan Perang Cumbok berakhir? Konflik yang berlangsung sampai pertengahan Januari 1946 ini dimenangkan oleh kelompok PUSA yang didukung langsung oleh milisi rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
-
Apa itu upacara bekakak? Bekakak merupakan sebuah ritual budaya asli Jawa yang bertujuan untuk mengenang kesetiaan sepasang abdi dalem kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono I bernama Kyai Wirasuta dan Nyai Wirasuta.
-
Kenapa kerja sama antara Kemnaker dan Kadin dianggap penting? MoU tentang dua hal ini sangat penting mengingat Kemnaker dan Kadin memiliki ranah tugas yang hampir sama, yakni menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kota (UMK) harus dilakukan paling lambat 30 November 2021 dan harus dilakukan setelah penetapan UMP. Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum 2022 kepada seluruh gubernur.
"Semangat dari formula UM (Upah Minimum) berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-masing wilayah," jelas Ida.
Kebijakan penetapan Upah Minimum adalah salah satu program strategis nasional, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"UM dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja," kata Ida.
Baca juga:
DKI Tetapkan Kenaikan UMP 2022 pada 19 November Mendatang
Dewan Pengupahan Rekomendasikan UMP 2022 Sulsel Rp3,056 Juta
Penetapan UMP Diminta Sesuai Kondisi Ekonomi Wilayah
Penjelasan Aturan Baru soal Upah Minimum yang Terapkan Batas Atas dan Batas Bawah
Upah Harian Buruh Tani Per Oktober 2021 Naik 0,08 Persen
Aturan Baru Upah Minimum 2022, Ada Batas Atas dan Batas Bawah
Ekonomi Jakarta Melambat, Pengusaha Sebut Tak Tepat Buruh Minta UMP Naik 10 Persen