Mengupas Efektivitas Kartu Prakerja Milik Jokowi

Tidak Untuk Semua Pengangguran

Kepala Staf Kepresidenan itu menegaskan ada kriteria dan syarat khusus bagi lulusan SMA/SMK yang ingin menerima kartu ini. Menurut dia, nantinya ada tim penilai yang akan menyeleksi para pengangguran yang akan mendapat kartu Prakerja.

"Ya pastilah (ada kriteria), nantikan ada tim penilainya," ucapnya.

Dia menegaskan pemerintah akan langsung mencabut kartu tersebut apabila seorang pengangguran telah mendapatkan pekerjaan. "Kalau dua bulan sudah mendapatkan pekerjaan ya dicabut dong," sambung Moeldoko.

Butuh Anggaran Besar

Moeldoko tak menyebut anggaran kartu Prakerja ini akan diambil dari pos APBN mana. Namun, dia menuturkan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk program baru Jokowi di periode keduanya nanti.

"Kalau besarannya kan orientasi pembangunan SDM, jadi anggarannya besar. Nanti dilihat porsi persiapannya, porsi kelengkapan sarana dan prasarana itu akan dipenuhi, porsi siapanya manusianya akan disiapkan, berikutnya proyeksi pekerjaan ke depannya seperti apa, sehingga orang-orang ini diharapkan begitu dapat pelatihan tidak terlalu lama. Nah di dalam waktu itulah ada kartu pra kerja. Di situlah sebagai insentif," jelas dia.

Senada dengan Moeldoko, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan butuh anggaran besar untuk menyediakan kartu itu. Menurutnya, program tersebut tidak mungkin dimulai pada tahun anggaran 2019.

"Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu. Yang jelas tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada," sebutnya.

Diklaim Tak Bebani APBN

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menegaskan Kartu Prakerja tidak akan membebani anggaran negara. Sebab, kata dia, program tersebut adalah modifikasi dari program pemerintah saat ini.

"Enggak dong, APBN sudah dibicarakan di DPR, hanya dimodifikasi, disempurnakan sekaligus dimodifikasi," kata Hendrawan.

Hanya Untuk Kepentingan Kampanye

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai program Kartu Prakerja milik calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) tidak masuk akal. Menurutnya, program itu hanya efek dari kampanye saja.

"Nah makanya terkait kartu itu sama itu, itu kan efek kampanye semua. Itu kan bukan program yang masuk akal," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).

Dia mengatakan, Jokowi akan kesulitan menjalankan program tersebut apabila kembali menjabat sebagai Presiden. Sebab Indonesia tidak memiliki banyak uang.

Selain itu, jumlah orang yang menganggur di Indonesia juga sudah terlalu banyak. Sehingga, dia menyarankan Jokowi untuk membuat lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Terlebih lagi saat ini banyak hal yang penting untuk didahulukan pemerintah. Salah satunya pembangunan daerah terdampak bencana.

Jumlah Pengangguran di Indonesia Masih Tinggi

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai program Kartu Pra Kerja Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) tidak direncanakan secara matang. Mengingat, jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi.

"Nah cuma ini juga harus hati-hati juga. Jumlah pengangguran kita kan sekitar 7 juta orang. Nah ini uangnya dari mana? gitu," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (5/3).

Fithra justru khawatir adanya program Kartu Pra Kerja Jokowi hanya sebatas janji manis kampanye saja. Padahal, untuk bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia banyak prioritas lain yang perlu didorong dan ditingkatkan.

"Di satu sisi memang kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini seakan menjawab memang kebutuhan, atau kesulitan, atau data dilapangan bahwa lulusan SMK malah menempati porsi pengangguran yang terbesar. Namun masalahnya untuk mengantisipasi pengangguran justru butuh hal yang struktural. Artinya harus ada reformasi ketenagakerjaan," bebernya.

Bikin Ketergantungan

Fithra menambahkan, kekhawatiran lain dengan adanya Kartu Pra Kerja ini akan membuat masyarakat semakin nyaman dengan kondisi yang mereka alami. Artinya, dengan tidak bekerja mereka tetap mendapatkan insentif dari pemerintah.

"Secara empiris ditemukan di negara berkembang adalah ada semacam gaji untuk menganggur yaudah orang menganggur saja. Kan diinsentif untuk bekerja jadinya itu yang terjadi. Setidaknya kalau di Swedia ada imigran yang mereka justru mereka tidak pernah masuk ke lapangan kerja karena mereka menikmati itu insentif untuk menganggur," jelasnya.

Sementara Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara juga berpendapat program ini akan menciptakan ketergantungan bagi masyarakat. "Akan jadi disinsentif nantinya orang ikut program ini hanya untuk dapat tunjangan pemerintah," ucapnya.

Baca juga:
Indef: Program Kartu Prakerja Tidak Efektif
Sandiaga Janjikan Sektor Pariwisata Ciptakan 26 Juta Lapangan Kerja
BKPM Catat Penyerapan Tenaga Kerja dari Investasi Terus Turun Sejak 2013
Kubu Jokowi Sebut Kartu Prakerja Bakal Dioptimalkan Lewat Pemda dan Industri
4 Janji Jokowi di Sektor Ekonomi Jika Kembali Terpilih Jadi Presiden
Pengamat Khawatir Program Kartu Prakerja Jokowi Hanya Janji Manis