Menhub Budi: Serapan anggaran kita rendah karena butuh proses dan tender
Menurut Budi, proses penyerapan anggaran di kementeriannya dan Kementerian PUPR membutuhkan proses yang lebih panjang dibanding kementerian lain. Salah satunya adalah proses tender dari sebuah proyek pembangunan.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengakui bahwa realisasi penyerapan anggaran kementeriannya masih rendah. Meski begitu, Menhub Budi mengaku tidak khawatir walaupun prediksi serapan anggaran cuma 92 persen hingga akhir tahun.
Menurut Budi, proses penyerapan anggaran di kementeriannya dan Kementerian PUPR membutuhkan proses yang lebih panjang dibanding kementerian lain. Salah satunya adalah proses tender dari sebuah proyek pembangunan.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana tanggapan Budi Arie mengenai pembentukan kabinet Prabowo-Gibran? Dia mengatakan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran akan dibahas usai penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
"Serapan anggaran Kemenhub rendah. kementerian Perhubungan dan PUPR butuh proses, ada tender," katanya usai acara Dialog Nasional 16 "Indonesia Maju" di Bale Asri Pusdai, Jl. Diponegoro, Rabu (18/7).
Saat ini, proses tender seluruh proyek pembangunan yang ada dalam rencana Kemenhub sudah 85 persen selesai. "Sekarang tinggal bekerja. Kita optimis (serapan anggaran kementerian Perhubungan) akan tinggi dari tahun lalu," jelasnya.
Saat ini, anggaran paling besar dialokasikan untuk sarana transportasi kereta api. "Kereta api paling gede anggarannya. Termasuk Jakarta double track. (Proyek yang berkaitan dengan kereta api) ada di Jawa Timur, Makassar, Jawa tengah dan Jawa Barat," imbuhnya.
Pernyataan Budi Karya itu dikeluarkan terkait rilisan Kementerian Keuangan yang menyebutkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga baru mencapai 34,93 persen atau Rp 295,99 triliun pada Juni 2018.
Dari jumlah itu, dua kementerian realisasi penyerapan anggarannya masih rendah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang baru terealisasi 27,07 persen atau Rp 29,07 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar 22,78 persen atau Rp 10,98 triliun.
Sedangkan kementerian lain, seperti Kementerian Sosial tercatat sudah menyerap anggaran 26,65 persen atau Rp 6,35 triliun. Dari laporan APBN KiTa Kementerian Kesehatan memiliki perkembangan penyerapan anggaran yang paling cepat yakni 58,09 persen atau Rp 34,33 triliun, kemudian diikuti dengan Kemenkumham sebesar 47,79 persen atau sekitar Rp 5,06 triliun.
Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat 47,16 persen atau sebesar Rp 3,9 triliun. Kemudian Kementerian Keuangan penyerapan anggarannya sudah 41,75 persen atau sebesar Rp 19,07 triliun.
Kementerian Pertanian sudah menyerap anggaran 38,22 persen atau sebesar Rp 15,32 triliun diikuti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 37,35 persen atau Rp 15,42 triliun. Kemudian Kementerian Agama 37,03 persen atau Rp 23,01 triliun.
(mdk/idr)