Menhub luncurkan perizinan angkutan sewa khusus secara online
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meluncurkan sisterm perizinan online bagi angkutan sewa khusus (angkutan online), Minggu (16/7).
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meluncurkan sisterm perizinan online bagi angkutan sewa khusus (angkutan online), Minggu (16/7).
Dengan sistem perizinan online ini Menhub berharap nantinya tidak ada lagi keharusan mitra operator angkutan online untuk tatap muka dengan regulator atau pemerintah. Menhub menargetkan pemenuhan legalitas angkutan online ini dapat selesai akhir tahun ini.
"Dengan sistem online ini akan menghapus semua tatap muka, kita bisa buktikan waktu bisa lebih singkat, tidak ada pungli, dan bisa memberikan suatu kepastian, saya targetkan Desember tahun ini (perizinan angkutan online) harus selesai semua," kata Menhub di Kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Cawang, Jakarta Timur.
Lebih lanjut dikatakan Menhub dengan sistem perizinan online ini akan bisa mewujudkan angkutan transportasi di wilayah Jabodetabek yang lebih baik.
Di sisi lain Menhub Budi berharap sistem ini juga dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah, pada tahap awal Menhub mengatakan wilayah Jakarta akan menjadi model pengaplikasian sistem online ini.
"Jakarta adalah model suatu dari segala sistem Jakarta harus lebih dulu menjadi contoh, jika berhasil di Jakarta akan berhasil juga di daerah lain, kita akan aplikasikan ini ke daerah lain seperti Surabaya, Yogyakarta, Bali, Semarang, dan kota-kota lainnya," jelas Menhub.
Lanjutnya, Menhub menyebut pelayanan angkutan umum harus memenuhi perizinan yang sah dengan begitu maka akan memberikan suatu jaminan bagi masyarakat dan sebagai bentuk tanggung jawab dari operator angkutan umum khususnya yang berbasis online.
"Suatu mekanisme pelayanan harus terdaftar dan harus mendapat legitimasi ada suatu jaminan bagi masyarakat bahwasanya operator-operator pengemudi itu memang adalah legal, legalnya itu di satu sisi memberikan kepastian tetapi juga menjadi tanggung jawab operator itu menjadi suatu yang pasti," ujarnya.
Ke depan Menhub memastikan sistem perizinan online ini juga akan diterapkan pada perizinan di angkutan umum lainnya seperti pada angkutan perkotaan (angkot) dan Kopaja.
Selain peluncuran sistem perizinan online, pada hari yang sama juga diluncurkan Fleet Management System yang digunakan oleh Perum PPD (Pengangkutan Penumpang Djakarta).
Sistem IT berbasis online ini juga digunakan oleh Perum PPD guna meningkatkan efektifitas kinerja.
Pada peluncuran sistem perizinan online khusus untuk angkutan online ini, secara khusus Menhub juga menyaksikan penyerahan penghargaan bagi pramudi dan masinis terbaik se Jabodetabek.
Terkait penyerahan penghargaan ini, Menhub berharap akan memberikan suatu peningkatan pelayanan disamping juga peningkatan keselamatan dan keamanan kepada penumpang.
"Pemberian penghargaan kepada pramu mudi, masinis adalah suatu langkah yang bagus karena mereka adalah suatu personal yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, terjaminnya, sampainya, selamatnya, aman dilakukan oleh mereka, ini akan memberikan peningkatan level of safety, level of security dan level of service yang baik," jelas Menhub.
Turut hadir dalam kegiatan Plt. Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Bambang Mardi.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.