Menhub soal penolakan aturan taksi online: Saya tidak sakit hati
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengajak semua pihak tidak hanya menilai aturan tersebut dari sisi negatif. Dia menegaskan, aturan tersebut dibuat untuk menciptakan kesetaraan antara angkutan konvensional dan online.
Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek kembali mendapat penolakan dari pelaku usaha. Aturan tersebut ditolak lantaran masih ada beberapa poin yang dinilai tidak berpihak kepada pelaku usaha.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengajak semua pihak tidak hanya menilai aturan tersebut dari sisi negatif. Dia menegaskan, aturan tersebut dibuat untuk menciptakan kesetaraan antara angkutan konvensional dan online.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
-
Kapan layanan transportasi online mulai marak di Indonesia? Layanan transportasi online mulai marak di Indonesia sekitar tahun 2014-2015.
-
Apa contoh kecanggihan AI di bidang transportasi online? Aplikasi Transportasi Online Aplikasi transportasi online menggunakan teknologi AI untuk melakukan hal yang sangat kompleks yaitu menganalisis lalu lintas, memprediksi waktu tempuh, dan menemukan rute tercepat.
-
Mengapa transportasi online bisa menjadi pilihan yang lebih hemat? Banyak penyedia transportasi online yang menawarkan promo dan ada pula promo ketika Anda menggunakan metode pembayaran tertentu. Dengan tarif yang lebih murah, Anda pun bisa berhemat dan uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain.
"Jangan dilihat secara umum Permenhub itu jelek. Coba lihat satu satu, saya bisa pertanggungjawabkan semuanya itu untuk pelanggan. Oleh karenanya saya tidak sakit hati karena pada saat saya membuat, kita membuat kesetaraan. Namanya online adalah keniscayaan yang harus dijunjung, satu waktu semua akan online," ujar Menteri Budi di Gedung BMKG, Jakarta, Jumat (26/1).
Dia menjelaskan empat poin yang ditolak oleh pelaku usaha. Pertama terkait kuota, kedua terkait stiker, ketiga terkait Surat Izin Mengemudi (SIM) dan keempat pelaksanaan uji kendaraan bermotor (KIR).
"Pertama, tentang kuota. Sudi kah kita online itu merajai tanpa batas kuota sehingga semua dikuasai? Kan kasihan mereka yang punya taksi satu terlibas dengan itu,"
Menteri Budi menjelaskan, poin kedua yang ditolak adalah penggunaan stiker pada kendaraan yang digunakan. "Stiker dikomplain, tahu enggak kalau taksi online di Inggris itu bukan stiker segini, tapi seluruh mobilnya dicat warna khusus, agar penumpang tahu ini nomor identitasnya," jelasnya.
Menteri Budi juga menyayangkan penolakan terhadap kewajiban kepemilikan SIM dan uji KIR. "SIM, masa iya sih mau cari duit enggak mau keluarin SIM. Keempat, KIR, masa iya sih mobil yang tidak pantas boleh melayani penumpang," tandasnya.
Baca juga:
Datangkan ahli dari Jepang, Bandara Kulon Progo diklaim tahan gempa hingga 8 SR
Soal rencana demo taksi online 29 Januari, Menhub Budi minta para sopir introspeksi
Ribuan pilot menganggur, masihkah jadi pekerjaan impian?
Belum hasilkan pilot kompeten, dua sekolah penerbangan ditutup Menhub Budi
Menhub Budi: Bandung, Makassar, Surabaya, dan Medan prioritas dibangun LRT