Menkeu beri tips pemerintahan baru capai pertumbuhan 6,5 persen

Indonesia, menurut Chatib, ke depan harus melakukan diversifikasi ekspor untuk menggenjot pertumbuhan.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan saat ini fundamental ekonomi Indonesia mendukung transisi pemerintahan selepas pemilihan umum. Bahkan, beberapa kebijakan yang serba ketat misalnya dalam hal likuiditas dan belanja pemerintah, ke depan bisa digenjot kabinet baru.

Chatib mengingatkan, inti kebijakan pemerintah setelah menghadapi gejolak akibat penarikan stimulus bank sentral Amerika Serikat Juni tahun lalu ada tiga, yaitu kenaikan suku bunga acuan, pengetatan anggaran, dan melepas nilai tukar kurs pada mekanisme pasar.

Tetap saja, paket kebijakan itu hanyalah respon jangka pendek. Menkeu mengakui pertumbuhan berkelanjutan dan perbaikan defisit paling utama adalah memperbaiki sisi penawaran (supply). Artinya, jenis ekspor unggulan Indonesia tak bisa lagi mengandalkan komoditas seperti batu bara atau tambang mentah.

"Jadi pemerintahan ke depan, menkeu berikutnya, menko berikutnya, kalau mau pertumbuhan kembali, harus mengembalikan supply side. Indonesia tidak bisa hidup dari 65 persen ekspor komoditas, ini harus diversifikasi," kata Chatib dalam diskusi 'Menyongsong Peta Baru Kebijakan Ekonomi Indonesia' di Jakarta, Senin (7/4).

Rangkaian kebijakan bidang perekonomian di akhir masa kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang serba ketat, diyakini Chatib berhasil menurunkan defisit transaksi berjalan dari 4,4 persen (setara USD 10 miliar) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pada awal tahun sudah berkurang hingga di bawah 3 persen, atau senilai USD 1,4 miliar. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi harus melambat, dengan hanya mencapai 5,8 persen.

Menkeu percaya, tren perlambatan dan berhemat itu tak perlu lagi dilakukan pemerintahan baru. Sebab, defisit transaksi berjalan kemungkinan besar bisa mencapai target 2,5 persen dari PDB.

"Itu kenapa pada 2015 kalau stabil, dugaan saya kebijakan kita bisa tidak lagi ketat. Ini dengan asumsi gubernur bank sentralnya tetap sama. Karena ketika target defisit transaksi berjalan kita sudah tercapai, menkeu baru punya ruang untuk manuver, pengeluaran fiskal bisa naik, dan moneter bisa dilonggarkan, sekaligus mudah-mudahan ada sentimen positif pada pemerintah baru, sehingga bisa tumbuh hingga 6,5 persen," ungkapnya.

Supaya skenario ini benar-benar dapat diwujudkan, Chatib mengingatkan pemerintahan baru supaya menjalankan dua kebijakan tambahan, selain perbaikan ekspor. Yakni menggenjot pembangunan infrastruktur, lantas memperbaiki iklim investasi misalnya dengan memangkas perizinan usaha.

"Pembangunan infrastruktur memang akan makan waktu, tapi nanti kontribusi nya besar kepada pertumbuhan ekonomi, disokong juga dari investasi yang masuk," tandasnya.

Baca juga:
Ini cara pemerintah paksa mobil murah pakai Pertamax
Menkeu: Peluang BBM subsidi naik jangan dihilangkan
Kemenkeu bantah beasiswa presiden berbau politis
Kemenkeu tak setuju ide KPK dana bansos dikelola Kemensos
Kemendagri, Kemenkeu & BPK akan koordinasi dana bansos ke KPK