Menko Airlangga: Vaksin dan Protokol Kesehatan Penting untuk Keluar dari Pandemi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh. Vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan POM dan rekomendasi dari ITAGI, WHO.
Pemerintah Jokowi terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi sampai akhir tahun ini. Kemarin, Selasa (27/7), telah datang lagi Vaksin Covid 19 yaitu Vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bulk (bahan baku).
Vaksin yang sudah diterima Indonesia sampai saat ini total sekitar 173,1 juta dosis, yaitu Vaksin jadi Sinovac 3 juta dosis, Astra Zeneca 14,9 juta dosis, Sinopharm 6 juta dosis, Moderna 4,5 juta dosis. Jika ditambah kedatangan pada hari ini, total vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang sudah diterima sebanyak 144,7 juta.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Mengapa Menko Airlangga Hartarto ikut dalam rombongan Presiden Jokowi ke KTT G20 India? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Mengapa Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kolaborasi multistakeholders untuk meningkatkan digitalisasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan? Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital tersebut juga akan mendorong peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia. Tercatat, menurut hasil studi Google Temasek, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia sendiri pada tahun 2022 telah mencapai USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh. Vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan POM dan rekomendasi dari ITAGI, WHO, dan para ahli.
"Warga tidak perlu ada ragu atau khawatir untuk menerima vaksin," tuturnya dikutip dari Antara.
Selain itu, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menekankan kepentingan vaksinasi Covid-19 sebagai game changer atau salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi ini.
"Untuk mencapai kekebalan kelompok dibutuhkan sekitar 208,2 juta penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12-17 tahun. Sekarang 718 ribu anak telah mendapat dosis pertama. Semakin cepat, semakin baik," ungkapnya.
Setelah melakukan vaksinasi pada tenaga kesehatan, petugas publik dan penduduk lanjut usia, saat ini proses vaksinasi juga telah menjangkau masyarakat umum dan rentan. Hingga 26 Juli 2021, telah dilakukan vaksinasi sejumlah 64,13 juta dosis atau suntikan, yang terdiri dari 45,5 juta dosis pertama dan 18,6 juta dosis kedua.
Di sisi lain, Menko Airlangga mengingatkan bahwa vaksinasi hanyalah salah satu strategi Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, sebab vaksinasi dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan beriringan.
"Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment). Selain itu juga, kami mengambil kebijakan untuk memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang," ujarnya.
PPKM Level IV diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali. Sedangkan, PPKM Level III diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali. Serta, PPKM Level II diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di Luar Jawa-Bali.
"Semoga kerja sama yang baik dari semua pihak dalam penanggulangan pandemi Covid-19 khususnya program vaksinasi dapat terus dikembangkan sehingga rakyat sehat dan ekonomi bangkit kembali," tutupnya.
Baca juga:
Polres Badung Mediasi Warga yang Diusir dari Desa karena Belum Divaksin
CEK FAKTA: Hoaks Vaksin Pfizer Menularkan Virus
13.800 Napi di Jawa Tengah Mulai Disuntik Vaksin Covid-19
Ini Jadwal, Lokasi dan Syarat Vaksinasi Gratis di Stasiun MRT Jakarta
Realisasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Kota Bandung Masih Rendah
Keluarga Ungkap Hasil Autopsi Trio: Tak Ada Komorbid, Tapi Ada Flek Hitam di Paru