Menko Airlangga: Syarat TKDN Jadi Hambatan Proyek Migas Nasional
Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Menko Airlangga: Syarat TKDN Jadi Hambatan Proyek Migas Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu hambatan yang dialami proyek minyak dan gas (migas).
Airlangga berpandangan, TKDN sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri, di satu sisi hal ini tidak boleh menjadi penghalang bagi kemajuan proyek-proyek strategis di Tanah Air.
"TKDN baik, tetapi juga kita harus melihat jangan sampai menghambat. Salah satu yang menghambat ada salah satu tender berhenti karena TKDN. Nah ini juga dan itu proyek besar, proyek migas" ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (10/7).
Airlangga menegaskan pentingnya melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping dengan menerapkan bea masuk anti-dumping (BMAD). Namun demikian, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
"Kalau ada yang namanya dumping-dumping ya dikenakan anti-dumping untuk baja sehingga baja dilindungi. Tetapi luar negeri merasa bahwa kita terlalu proteksionis terhadap industri baja," tambahnya.
Lebih lanjut, pemerintah akan terus berupaya menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini, demi memastikan bahwa TKDN tidak hanya melindungi industri dalam negeri tetapi juga mendorong kemajuan proyek-proyek strategis.
"Jadi itu kita harus sadari juga bahwa trip adalah dua pihak, import dan ekspor. Tetapi tentu salah satu asupan yang penting adalah teknologi. Dengan teknologi yang semakin dikuasai, dengan kalau untuk urusan welding Indonesia nggak ada lawan," pungkasnya.
